Kasus Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK)-2 ternyata masih menyisakan sederet permasalahan untuk sebagian warga Banten.
- Aktivis 98 Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
- Ngeri-Ngeri Sedap! Pabrik PSN Prabowo Dipalak Proyek Rp5 T Kadin Cilegon
- Kasus Gugatan PWI Pusat vs Dewan Pers Memanas: OC Kaligis Ungkap Kejanggalan!
Baca Juga
Pasalnya, sampai kini, belum ada perkembangan berarti yang memihak rakyat.
Meski pun, katanya, Presiden Prabowo sudah mengeluarkan PIK-2 itu dari Program Jangka Menengah pemerintahannya.
Namun, tidak ada tanda-tanda proyek Aguan dan Antony Salim itu berhenti beroperasi.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Voice Of Banten, LSM yang mengadvokasi rakyat korban PIK 2 yang juga adalah Sekjen Front Penggerak Perubahan Nasional (FPPN) Sudrajat Maslahat dalam keterangannya, Jumat (16/5/2025).
Menyinggung perkembangan kasus PIK 2 itu, Sudrajat Maslahat menilai, proyek mewah milik perusahaan properti Agung Sedayu itu bisa melakukan apapun yang mereka mau dalam menindas rakyat.
"Mereka sombong karena merasa didukung oleh aparat, baik desa sampai Pusat, dan preman di daerah Banten," jelas Sudrajat Maslahat.
"Untuk melawan mereka, kami mengadakan Aksi Kronjo di Tugu Cangkir, dengan seruan Tolak PSN PIK-2," sambungnya.
Sudrajat Maslahat mengaku, kegiatan tersebut diikuti ratusan orang yang terdiri dari puluhan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), ormas se-Banten dan ormas serta Aktivis Nasional lainnya.
"Ini merupakan bukti bahwa rakyat Banten masih gigih berjuang untuk lepas dari cengkeraman oligarki jahat yang berniat menjajah dan mengacak-acak kedaulatan NKRI," ungkap Ketua Aliansi Profesional Indonesia Bangkit (APIB) itu.
Sudrajat Maslahat menjelaskan, PIK 2 sebenarnya sudah tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) pemerintahan Prabowo Subianto.
Namun, pengembang perusahaan Agung Sedayu Grup yang dikomandoi Aguan itu diam-diam terus melakukan pembebasan lahan di bawah pengaruh mereka demi keuntugan jangka panjang.
"Mereka telah mengobok-obok aparat desa, memecah belah masyarakat dan memprovokasi para aktivis untuk mendapat dukungan, sehingga akhirnya masyarakat Banten terbelah," ungkap Sudrajat Maslahat.
"Kondisi semacam ini seharusnya tidak boleh dibiarkan berlarut di mana negara harus hadir, bertindak tegas kepada pengembang. Negara harusnya menyeret seluruh pelaku kejahatan yang menyengsarakan rakyat itu," tambahnya.
Oleh karena itu, kata Sudrajat Maslahat, para aktivis dan rakyat Banten mengharapkan Pemerintah Pusat seyogyanya tidak menganggap enteng persoalan menyangkut kedaulatan negara.
Dia mengingatkan, agar harus belajar dari lepasnya Timor Timur karena intervensi asing atas nama kebebasan dan demokrasi. Lepasnya Timor Timur jangan terjadi lagi di mana pun di wilayah NKRI, termasuk di Banten.
"Oleh karena itu saya menganggap bahwa perlawanan rakyat Banten beserta para aktivis nasional menolak PIK 2 adalah sebuah sikap dan wujud cinta tanah air masuk kategori jihad. Kita tidak bisa melihat dan membiarkan negara ini hancur karena kebodohan para penyelenggara negara dan keserakahan pengusaha hitam Oligarki," ujarnya.
Sudrajat Maslahat menegaskan, jika tidak melakukan perlawanan terhadap PIK 2, maka bisa jadi negara ini akan dijual oleh para penguasa yang serakah, yang cuma berpikir mencari keuntungan sesaat untuk diri dan keluarganya saja.
"Mereka tidak peduli masa depan rakyat. Otak mereka hanya diisi oleh nafsu rendah, syahwat kekuasaan dan perut," pungkasnya. (*)
