Sebuah video singkat yang viral di media sosial sontak menggemparkan publik. Dalam video tersebut, seorang pria yang mengaku sebagai anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kota Cilegon terdengar lantang meminta jatah proyek senilai fantastis, yakni Rp 5 triliun, tanpa melalui proses lelang.
- DPRD Banten Soroti Pansel Koreksi Nilai 159 Pelamar RSUD Labuan dan Cilograng
- Frustrasi Memuncak! Warga Cadasari dan Tapos Patungan Perbaiki Jalan yang Terlantar Dua Dekade
- Temu Daerah BEMNUS Banten 2025-2026; Isu Strategis Mengemuka!
Baca Juga
Pria yang mengenakan kemeja putih dalam video itu dengan nada bicara yang tegas menyatakan, "Tanpa ada lelang, porsinya harus jelas, Rp 5 triliun untuk Kadin."
Sontak, ucapan ini langsung menuai beragam reaksi keras dari warganet. Banyak yang mempertanyakan kredibilitas Kadin Cilegon serta transparansi dan prosedur pengadaan proyek di wilayah industri tersebut.
Menanggapi kegaduhan ini, Gubernur Banten Andra Soni angkat bicara. Ia bahkan langsung mengambil langkah cepat dengan menghadap Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mencari solusi atas kisruh permintaan jatah proyek senilai Rp 5 triliun dalam proyek pembangunan pabrik PT Chandra Asri Alkali (CAA) yang bernilai Rp 15 triliun.
"Hari ini saya akan rapat di BKPM, saya sangat menyayangkan peristiwa ini terjadi," ujar Gubernur Andra Soni kepada awak media di Pendopo Gubernur Banten, Rabu (14/5/2025).
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa permintaan jatah proyek senilai Rp 5 triliun tersebut dilontarkan oleh sejumlah organisasi profesi di Cilegon, termasuk Kadin, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Baja, hingga Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), kepada perwakilan perusahaan kontraktor asal China, Chengda Engineering Co, yang saat ini menggarap proyek raksasa PT CAA.
Terungkapnya permintaan kontroversial ini semakin santer diperbincangkan setelah potongan video pernyataan anggota Kadin tersebut beredar luas di berbagai platform media sosial.
Gubernur Andra Soni menyatakan akan menunggu hasil dari pertemuannya dengan BKPM terkait permasalahan ini. Ia juga menyoroti status organisasi-organisasi profesi tersebut yang memiliki struktur resmi dari tingkat daerah hingga pusat.
"Kita tunggu nanti hasil rapat, karena ini kan organisasi resmi ada provinsinya ada kotanya, saya pikir mereka harus dilakukan pembinaan," pungkasnya.
Kadin Cilegon Beri Klarifikasi: Itu Luapan Emosi, Bukan Sikap Resmi Organisasi
Di tengah ramainya pemberitaan, Wakil Ketua Umum I Kadin Cilegon, Isbatullah Alibasja, akhirnya memberikan klarifikasi resmi. Ia menegaskan bahwa pernyataan anggota Kadin dalam video viral tersebut sama sekali tidak mencerminkan sikap resmi organisasi Kadin Cilegon.
Menurut Isbat, insiden tersebut dipicu oleh situasi yang kurang kondusif dan adanya hambatan komunikasi yang signifikan antara Kadin Cilegon dan pihak kontraktor.
"Memang benar ada kejadian itu, tapi itu bukan pernyataan resmi Kadin. Itu murni luapan emosi dari anggota kami yang kesal karena komunikasi dengan pihak Chengda buntu. Saya menyebutnya sebagai selip lidah," jelas Isbat saat dihubungi pada Rabu, 14 Mei 2025.
Isbat memaparkan kronologi kejadian yang sebenarnya. Jauh sebelum video tersebut viral, Kadin Cilegon telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak PT Chandra Asri Alkali (CAA) dan kontraktor utama proyek senilai Rp 15 triliun tersebut.
Dalam pertemuan yang berlangsung sebanyak tiga hingga empat kali itu, Kadin Cilegon menyampaikan dukungan penuh terhadap investasi besar yang diyakini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.
Namun, Kadin juga menyuarakan aspirasi agar pengusaha lokal di Cilegon yang memiliki kapasitas dan kualifikasi dapat dilibatkan dalam pengerjaan proyek tersebut.
"Kami sangat mendukung investasi ini, tapi kami juga minta pengusaha lokal yang punya kapasitas diberi kesempatan. Supaya ada dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar," ujarnya.
Permasalahan kemudian muncul ketika komunikasi dengan PT Chengda selaku kontraktor utama dinilai tidak berjalan dengan lancar dan efektif.
Isbat menuturkan adanya kendala perbedaan budaya dan bahasa yang membuat hubungan antara kedua belah pihak menjadi kurang produktif. Akibatnya, Kadin Cilegon berinisiatif untuk mendatangi langsung lokasi proyek guna melihat secara langsung situasi di lapangan dan mencari solusi.
Setibanya di lokasi proyek, perwakilan Kadin Cilegon mendapati sejumlah pengusaha lokal dan anggota organisasi lain seperti Hipmi dan HIPPI juga berada di sana.
Suasana pertemuan menjadi kurang kondusif dan cenderung memanas karena berbagai pihak berbicara secara bersamaan dalam ruangan yang relatif sempit dan ramai.
"Situasi tidak terkondisi. Pihak Chengda bilang tidak bisa ambil keputusan tanpa izin dari CAA, sementara CAA bilang sudah mendukung keterlibatan pengusaha lokal. Jadinya dilempar-lempar," jelas Isbat menggambarkan kebuntuan komunikasi yang terjadi.
Lebih lanjut, Isbat dengan tegas menyatakan bahwa pernyataan mengenai permintaan proyek Rp 5 triliun tanpa melalui proses tender adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi.
Ia menekankan bahwa Kadin Cilegon sangat memahami bahwa proyek dengan nilai yang sangat besar pasti akan melalui mekanisme tender sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
"Mana mungkin proyek sebesar itu tanpa tender? Kami paham ada SOP yang harus diikuti. Kalau memang harus ikut tender, ya kami ikuti. Tapi jangan sampai pengusaha lokal hanya jadi penonton di rumah sendiri," kata Isbat dengan nada harap.
Kadin Cilegon memiliki harapan besar agar proyek bernilai triliunan rupiah ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah Cilegon.
Oleh karena itu, mereka terus mendorong dan mengadvokasi agar para pelaku usaha lokal yang memiliki kemampuan dan kualifikasi yang dibutuhkan dapat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai tahapan proyek.
"Tujuan kami bukan merebut proyek, tapi meminta agar pelaku usaha di Cilegon bisa berkontribusi. Ini soal dampak ekonomi jangka panjang. Sangat disayangkan jika nilai investasi yang begitu besar tidak memberikan manfaat langsung bagi warga lokal," tambah Isbat.
MSebuah video singkat yang viral di media sosial sontak menggemparkan publik. Dalam video tersebut, seorang pria yang mengaku sebagai anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kota Cilegon terdengar lantang meminta jatah proyek senilai fantastis, yakni Rp 5 triliun, tanpa melalui proses lelang.
Meski video yang beredar hanya menangkap sebagian kecil dari keseluruhan kejadian, insiden ini menjadi pengingat penting akan krusialnya komunikasi yang efektif dan transparan dalam pelaksanaan proyek-proyek berskala besar.
Kadin Cilegon kini berharap agar tidak terjadi lagi miskomunikasi serupa di masa mendatang dan semua pihak terkait dapat duduk bersama dengan kepala dingin untuk mencari solusi yang terbaik bagi kemajuan ekonomi daerah. (Eks)
