Pemandangan ironis sekaligus menggugah nurani tersaji di Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.
- Anggaran Pengadaan Internet di Diskominfo Kabupaten Tangerang Capai Rp33 Miliar
- Banten Jadi "Medan Perang" Baru TNI AL: Lawan Impor Kedelai dengan Panen Raya!
- Haul Abuya Bustomi, Gubernur Banten Andra Soni Bongkar Ini
Baca Juga
Merasa ditinggalkan dan geram atas janji pembangunan yang tak kunjung terealisasi selama dua dekade, ratusan warga dari Desa Cadasari dan Desa Tapos mengambil inisiatif luar biasa.
Mereka bersatu padu, bahu-membahu memperbaiki jalan penghubung antar desa sepanjang 2,5 kilometer secara swadaya, sebuah aksi kolektif yang dimulai pada Minggu (11/5) kemarin.
Langkah nekat ini murni berasal dari inisiatif masyarakat, tanpa melibatkan sedikit pun anggaran maupun campur tangan dari pemerintah desa maupun kabupaten.
Aksi ini bukan sekadar perbaikan fisik, melainkan juga manifestasi kekecewaan mendalam terhadap Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang dinilai abai dan menganaktirikan infrastruktur krusial tersebut.
Kerusakan jalan yang telah berlangsung lebih dari 20 tahun seolah menjadi monumen ketidakpedulian pemerintah daerah.
Mahmud, seorang warga Kampung Waas, Desa Cadasari, dengan nada getir mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi jalan yang bukan hanya rusak parah, namun juga minim penerangan jalan umum (PJU).
Kondisi ini menciptakan lingkungan yang rawan kecelakaan lalu lintas dan berpotensi tinggi terhadap tindak kriminalitas.
"Sudah lebih dari dua puluh tahun, Pak," ujarnya dengan nada pilu saat ditemui di tengah aktivitas perbaikan jalan pada Selasa (13/5/2025).
"Jalan di sini tidak pernah benar-benar diperbaiki, hanya janji-janji manis dari kepala desa dan camat yang kami dengar."
Sebagai puncak dari kekecewaan yang terakumulasi selama bertahun-tahun, Mahmud dan warga lainnya telah bertekad untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung ke pendopo bupati setelah perbaikan jalan rampung.
"Makanya, setelah jalan ini selesai kami perbaiki, seluruh warga Desa Cadasari dan Desa Tapos siap 'bersilaturahmi' dengan Bupati baru. Kami akan datang dengan membawa sound system agar suara kami benar-benar didengar," tegasnya dengan nada penuh harap sekaligus tuntutan.
Mahmud bahkan secara terbuka mempertanyakan kinerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam hal tata kelola pemerintahan dan pemerataan pembangunan.
Lebih jauh, ia menyarankan agar pemerintah daerah menghibahkan kewenangan pengelolaan jalan tersebut kepada masyarakat jika memang terbukti tidak mampu membangun dan memeliharanya.
"Kalau Pemerintah Daerah Pandeglang tidak sanggup membangun jalan kami, lebih baik diserahkan saja ke masyarakat. Percuma statusnya jalan kabupaten tapi tidak diurus, apalagi dibangun. Janji-janji manis hanya keluar menjelang pemilihan saja," tukasnya dengan nada pedas.
Senada dengan kekecewaan Mahmud, tokoh pemuda Kampung Waas, Agus, mengungkapkan bahwa berbagai upaya telah ditempuh masyarakat untuk memperjuangkan perbaikan jalan.
Mulai dari pengajuan melalui mekanisme musyawarah pembangunan desa (musrenbang), menyampaikan usulan secara langsung kepada pihak terkait, hingga memanfaatkan aspirasi anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).
Namun, semua usaha tersebut seolah kandas dan hanya menjadi retorika politik menjelang pemilihan, sebelum akhirnya dilupakan begitu pesta demokrasi usai.
"Capek kami mah ngusulken deui ngusulken deui tapi eweh teu dibangun-bangun puguh teu diaku mah pindahkeun bae kami ka Serang ja didieu mah perbatasan ieuh," keluh Agus dengan nada ketus yang mencerminkan keputusasaan mendalam.
Ungkapan dalam bahasa Sunda yang berarti, "Capek kami terus mengusulkan tapi tidak dibangun-bangun, kalau memang tidak diakui (diperhatikan - red) lebih baik kami pindah saja ke Serang, karena di sini juga perbatasan," menyiratkan rasa keterasingan dan ketidakadilan yang dirasakan warga.
Aksi gotong royong yang melibatkan ratusan warga Cadasari dan Tapos ini menjadi representasi nyata dari kebutuhan mendesak akan infrastruktur yang layak di wilayah tersebut.
Kekesalan yang memuncak setelah puluhan tahun diabaikan telah mendorong mereka untuk mengambil tindakan konkret, sebuah langkah yang sekaligus menjadi kritik pedas dan tamparan keras bagi pemerintah daerah yang selama ini terkesan menutup mata terhadap penderitaan warganya.
Inisiatif ini bukan hanya membangun jalan, tetapi juga membangunkan kesadaran Warga Cadasari-Tapos geram! Dua dekade jalan rusak tak diperbaiki, mereka gotong royong membangun sendiri.
Inisiatif swadaya ini jadi tamparan keras bagi Pemkab Pandeglang yang dinilai abai. pentingnya kehadiran dan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat atas infrastruktur yang memadai. (Eks)
