Polda Banten bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada Kamis (22/5/2025) untuk memperkuat komitmen dalam memberantas premanisme.
- Dua OPD di Pemkot Serang Dibidik Kejari, Aktivis Hukum Minta APH Transparan!
- Bangun Kesadaran Hukum Sejak Dini, Kejati Banten Lakukan Penyuluhan di SMK Waskito
- Polda Banten Bongkar Kasus Pemalsuan AJB, Tersangka Diancam 6 Tahun Penjara
Baca Juga
Acara ini dihadiri oleh Gubernur Banten Andra Soni, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Mohammad Fadjar, Kapolda Banten Irjen Pol. Suyudi Ario Seto, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya, termasuk perwakilan ormas dan tokoh masyarakat.
Kapolda Banten Irjen Pol. Suyudi Ario Seto menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap aksi premanisme dan meminta dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat. Ia menyatakan bahwa tindakan individu yang melanggar hukum akan disikapi dengan tegas.
"Ingatkan, manusia tak luput dari lupa. Padahal itu jelas melawan hukum. Dalam penegakan hukum, kita tak kendur. Kita optimis, apalagi didukung semua pihak," ujarnya.
Menurutnya, tidak ada organisasi yang salah, tetapi tindakan individu yang melanggar hukum harus disikapi secara tegas.
"Sepakat, tak ada kata terlambat. Tak ada organisasi yang jelek. Yang harus disikapi adalah cara dan tindakannya," tegasnya.
Gubernur Banten, Andra Soni, menyampaikan bahwa FGD ini menunjukkan kesadaran kolektif dari seluruh elemen masyarakat Banten untuk menolak premanisme.
"Alhamdulillah, atas inisiasi Bapak Kapolda, seluruh unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan alim ulama hadir bersama. Ini menandai komitmen bersama bahwa premanisme tidak boleh ada di Provinsi Banten," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa premanisme merupakan penghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
"Premanisme menghambat investasi dan kemajuan Banten. Target pertumbuhan ekonomi Banten sebesar 8 persen di tahun 2029 hanya bisa tercapai bila iklim usaha kondusif," tegasnya.
Dalam akhir PGD dengan pembacaan Deklarasi Bersama Tolak Premanisme yang dipimpin oleh Gubernur Banten, Andra Soni, dan diikuti seluruh peserta FGD, termasuk Forkopimda, ormas, dan tokoh masyarakat. (Dir)
