Wacana program pembinaan bagi siswa tingkat SMP nakal atau bermasalah di Kabupaten Tangerang ke barak militer akan dilakukan pengkajian mendalam oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
- Pemprov Banten Cairkan Dana SPP Program Sekolah Gratis ke Rekening Siswa
- Sekolah Tahan Ijazah karena Tunggakan, Gubernur Banten Lakukan Langkah Tegas
- DPRD Banten Soroti Pengelolaan Dana BOS yang Kerap Jadi Temuan BPK RI
Baca Juga
Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Dadan Gandana dalam keterangannya di Tangerang, Banten, Senin (12/5/2025).
"Untuk pendekatan masukkan ke barak militer, ya kita belum sampai saat ini. Karena memang kami harus melakukan kajian yang matang dulu," jelas Kadisdik Kabupaten Tangerang Dadan Gandana.
Dadan Gandana menilai, perihal program pembinaan bagi siswa/siswi bermasalah langsung ditangani oleh militer ini harus dibangun dan diterapkan secara matang, sebab jangan sampai nanti pendidikan yang diinginkan niatnya baik, hasilnya kurang baik.
Oleh karena itu, langkah tersebut terlebih dahulu harus dikoordinasikan dengan semua pihak baik orang tua, akademisi maupun pihak terkait sebagai mendukung keberhasilan dari program ini.
Termasuk memastikan apakah pembinaan tersebut benar-benar mampu mengurangi kenakalan dan ketidakpatuhan di kalangan siswa.
"Karena kewenangan kami sekarang ini hanya di tingkat SD dan SMP saja. Jadi SD dan SMP ini usia-usia yang mereka masih memiliki kebutuhan pendampingan dari orang tua," ungkap Dadan Gandana.
"Justru kalau menerapkan nilai-nilai pertama yang harus mereka dapatkan, seperti pengawasan dari rumah dulu. Kalau di rumahnya kuat, InsyaAllah anak-anak ini akan menjadi anak yang unggul," sambungnya.
Dadan Gandana mengaku, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang sendiri, selama ini sudah memiliki program penanganan siswa bermasalah.
Salah satunya, kata Dadan Gandana, pihaknya telah membentuk tim khusus pencegahan penanganan kekerasan di masing-masing satuan pendidikan.
Selain membentuk tim khusus, jajarannya menjalani kerjasama dengan Dinas DP3A dengan menyediakan tenaga-tenaga psikolog untuk anak.
Meski begitu untuk berkonsultasi baik orangtua maupun siswanya bisa dilakukan secara bersama.
"Karena itu biasanya kami minta pada satuan pendidikannya untuk bisa membangun komunikasi dengan orang tuanya. Karena kalau tidak kita selesaikan permasalahan di belakangnya, maka masalah ini akan menjadi terus menerus, karena sekolah ini kan hanya beberapa jam saja berkewenangan mengawasi anak," bebernya.
Sebelumnya, Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah berencana menggulirkan program pendidikan kepada siswa tingkat SMP bermasalah ke barak TNI/Polri.
Langkah tersebut, dinilai penting bagi siswa bermasalah di wilayahnya itu guna memiliki karakter dan kedisiplinan yang kuat bagi mereka.
"Karena anak-anak bermasalah ini masih di bawah umur dan belum bisa di hukum pidana. Tampaknya memasukkan anak ke instansi TNI/Polri bisa di lakukan untuk mendidik dan memberi efek jera agar bisa menjadi pengalaman buat mereka," ujarnya. (ant)
