Pandangan Presiden Joko Widodo bahwa proses pergantian kepemimpinan nasional harus melalui tongkat estafet dinilai kurang tepat. Sebab, setiap kepemimpinan nasional yang lahir dari pemilu ke pemilu tidak akan pernah bermula dari nol.
- Coblos Ulang Pilkada Kabupaten Serang, Ratu Zakiyah Deklarasi Kemenangan: Real Count 76 Persen
- BPKD Kota Tangerang Rekonsiliasi Laporan Kepemilikan Aset Daerah
- Suara Lantang Gubernur Banten Andra Soni Ingatkan Kepala Daerah, Sebut Ini
Baca Juga
Pengamat politik Universitas Nasional Andi Yusran mengatakan ada yang salah kaprah dari pandangan Jokowi tentang pembangunan. Jika pun terjadi pergantian kepemimpinan nasional dari rezim penguasa ke rezim yang penggantinya kelak, pembangunan telah memiliki mekanisme perencanaan yang berkesinambungan.
"Justru pelaksanaan pembangunan di era rezim Jokowi mesti dievaluasi pencapaian target kinerjanya (RPJMN 2019-2024) sebelum dirumuskan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) 2025-2045," demikian kata Andi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (19/6).
Menurut Andi, kepemimpinan Nasional pasca Jokowi wajib merumuskan rencana pembangunan jangka menengah Nasional (RPJMN) 2025-2030) berdasarkan RPJPN 2025-2045 dan bukan merujuk kepada keinginan Jokowi.
Bagi Andi, keinginan Jokowi mencari putra mahkota yang bisa mewarisi program Jokowi adalah berbahaya bagi bangsa Indonesia, karena tidak semua program Jokowi selama ini adalah benar.
"Misalnya pembangunan IKN dan kereta cepat adalah dua contoh kasus yang sesungguhnya tidak pernah masuk dalam perencanaan pembangunan sebelumnya," jelas Andi.
