PDI Perjuangan diminta untuk menegur Presiden Joko Widodo agar bersikap tegas kepada menteri yang terus berusaha agar Pemilu 2024 ditunda. Apalagi dukungan pada wacana tersebut justru akan membuat petugas partai PDIP itu terjerumus dalam lubang.
- Dikabarkan Bakal Dilelang, TNI AD Kibarkan Bendera Merah Putih di Kepulauan Widi
- Kepala Daerah Diminta Mendagri Percepat Pencairan THR dan Gaji ke-13
- Anggaran TPP Periode Desember 2021 Sudah Dialokasikan Tahun Ini
Baca Juga
Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi menilai tindakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan untuk tunda pemilu dan bertindak sebagai korlap perpanjangan jabatan Jokowi dengan kumpulkan sejumlah Ketum partai adalah tindakan yang menampar muka Jokowi.
"Karena Jokowi sudah menyatakan taat konsitusi dan tolak tunda pemilu dan tambah masa jabatannya. Tindakan Luhut merusak Jokowi," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (13/3).
Seharusnya, Menko Luhut fokus mengurusi tugasnya dan tidak melakukan tindakan yang melanggar dan menyimpang dari tugas. Jika ikut berwacana tunda pemilu, maka itu jelas pelanggaran dan indisipliner.
“Karena usulan tunda pemilu dan perpanjangan jabatan presiden adalah hal-hal yang bersifat politis. Itu yang bikin rakyat marah," kata Muslim.
Presidium Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) ini menilai, Jokowi sebagai petugas partai perlu ditegur oleh PDIP agar tegas pada Luhut. PDIP harus memastikan Jokowi menonaktifkan Luhut sebagai menteri.
“Jika teguran PDIP tidak dituruti, maka negara akan berjalan tanpa konsitusi dan jelas-jelas menampar muka Jokowi," pungkas Muslim. dilansir RMOL.ID. [ogi]
