Pemerintah Provinsi Bengkulu menerima beberapa hasil audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Hamka Sabri usai menerima Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu di Ruang Kerja Sekda Bengkulu, Rabu (02/08).
- Nonjob AKBP Yusuf Tak Serta Menghilangkan Unsur Pidananya
- PKS: Ceceran KTP-EL Di Bogor Bukan Masalah Sepele!
- Penumpang Lion Air Berhamburan Keluar Dari Sayap Pesawat
Baca Juga
Hamka menyebutkan ada beberapa hasil penilaian berdasarkan audit BPKP yang disampaikan di antaranya audit beberapa Perangkat Daerah salah satunya Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu.
"Auditnya pada triwulan I terhadap sampel yang ditentukan kemarin, Dinas Pertanian dan ada sampel dinas lainnya, jadi ini dilakukan pemeriksaan audit untuk triwulan I," jelas Hamka.
Sekda juga menjelaskan ada masukan-masukan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu di antaranya adalah terkait dengan penanganan COVID-19 selama masa pendemi beberapa waktu lalu.
"Ada beberapa masukan, termasuk tadi masalah COVID-19, kita di kegiatan vaksinasi tahap ke II dan tahap ke III kan rendah, tahap I kita bagus hasil auditnya, dikarenakan kita mungkin kan pandemi sudah berakhir, jadi masyarakat merasa tidak butuh lagi untuk divaksin," tambahnya.
Hamka juga menyebutkan bahwa juga ada data kemiskinan Provinsi Bengkulu yang masih cukup tinggi, tetapi presentase penurunan kemiskinannya juga masih tertinggi secara nasional.
"Jadi masukan-masukan yang disampaikan oleh BPKP di triwulan I ini akan kita jadikan pedoman dan akan kita tindak lanjuti," tutup Hamka.
Sementara itu disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Rusdy Sofyan, untuk semester I tahun 2023 fokus pengawas terdapat pada beberapa bidang, mulai dari reformasi SDM, penguatan konektivitas, ketahanan pangan serta beberapa aktivitas keuangan dan pembangunan daerah.
"Ini merupakan hasil evaluasi monitoring tahap awal di tahun 2023. Jadi apa yang harus dilakukan oleh stakeholder itu kami sampaikan dalam hasil audit, guna perbaikan penyusunan laporan keuangan serta azas kebermanfaatan program yang dilaksanakan," jelas Rusdy.
- Muhammadiyah Perlu Dirikan Pusat Dakwah Generasi Milenial
- PPATK Didesak Bongkar Harta Tak Wajar Semua Pejabat Kemenkeu
- Ada Dugaan Suap Di BWSS VII, Assosiasi Jasa Konstruksi Mintak KPK Bertindak
