Money politics atau politik uang masih akan selalu terjadi di setiap penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada. Sebab, saat ini 50 persen masyarakat Indonesia belum sejahtera.
- Hastag #Hastobiangkerok Menggema di Media Sosial
- Andra Soni Fokus Rekonsiliasi Jelang Pelantikan Gubernur Banten
- Partai Gerindra Sentil PDIP Soal PPN 12 Persen: Lempar Batu Sembunyi Tangan
Baca Juga
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengatakan, pihaknya menyadari tidak mudah mengubah suatu kebiasaan yang sudah terjadi selama ini, yakni money politics.
"Kenapa money politics masih berjalan? Ya saya harus sampaikan, 50 persen masyarakat kita itu masih belum sejahtera. Dan 50 persen lebih itu juga tingkat pendidikannya belum baik," ujar Alex seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (15/8).
Menurut Alex, dua hal tersebut, yakni kesejahteraan dan pendidikan, merupakan syarat mutlak jika ingin demokrasi Indonesia berjalan dengan sehat.
"Jadi jangan berharap saja dengan calon pimpinan atau anggota DPRD yang berintegritas, penyelenggara yang berintegritas, tetapi tidak kalah pentingnya adalah bagaimana rakyat masyarakat selaku pemilih itu juga berintegritas," papar Alex.
Namun demikian, Alex mengaku pihaknya dengan berbagai stakeholder, termasuk wartawan akan terus menyuarakan kepada masyarakat untuk menghindari dan menolak politik uang pada Pemilu 2024 nanti.
"Bagaimana kita mendorong masyarakat itu untuk menolak setiap tawaran atau apapun (terkait Pemilu)," pungkas Alex.
