Data yang terungkap, angka gizi buruk di Madura sangat tinggi dan perlu perhatian khusus dari pemerintah pusat. Temuan itu disampaikan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana saat kunjungan e Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Jawa Timur Juni.
- Coblos Ulang Pilkada Kabupaten Serang, Ratu Zakiyah Deklarasi Kemenangan: Real Count 76 Persen
- BPKD Kota Tangerang Rekonsiliasi Laporan Kepemilikan Aset Daerah
- Suara Lantang Gubernur Banten Andra Soni Ingatkan Kepala Daerah, Sebut Ini
Baca Juga
Menurut Putu, Pemerintah pusat harus segera turun tangan untuk membantu Madura mengentaskan kemiskinan dan gizi buruk. Ia mencontohkan, Dinas Kesehatan Bangkalan mendapatkan alokasi Rp 245 juta untuk penanganan stunting. Bagi dia, angka itu sangat minim.
"Total anak stunting di 20 desa ditetapkan lokus tersebut mencapai 656 anak, sementara jumlah keluarga yang berisiko stunting 10.940. Ini sangat kecil sekali," jelas Putu, Jumat (30/6).
Putu memandang, peran parlemen dalam tiga fungsinya legislasi, anggaran dan pengawasan harus disinergikan secara maksimal dengan pemerintah. Selain itu, pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan harus sokud memajukan potensi ekonomi, pendidikan, pengentasan kemiskinan dan gizi buruk.
Bukan hanya itu, sinergi pemerintah pusat dan daerah juga harus melindungi buruh migran dan menjaga budaya lokal di daerah serta mempromosikan potensi wisatanya.
Bagi Politisi Demokrat itu, perlu perhatian pemerintah agar seluruh potensi Madura punya dampak positif untuk peningkatan ekonomi masyarakat Madura.
"Kami harap ada kebijakan pemerintah yang mengafirmasi Madura agar seluruh potensi yang hulunya dari Madura, itu hilirnya juga diproses di Madura,” jelas dia.
