Perkembangan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mendapatkan kritikan. Koreksi itu muncul setelah anggota Komisi II DPR, Riswan Tony mengkonfirmasi langsung ke Kepala Otorita IKN Nusantara, Bambang Susantono saat rapat bersama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin kemarin (3/4).
- BPKD Kota Tangerang Rekonsiliasi Laporan Kepemilikan Aset Daerah
- Suara Lantang Gubernur Banten Andra Soni Ingatkan Kepala Daerah, Sebut Ini
- Hastag #Hastobiangkerok Menggema di Media Sosial
Baca Juga
Riswan juga mempertanyakan 256 ribu hektare di IKN yang tidak sepenuhnya digunakan untuk pembangunan. Bahkan ia menilai, pembangunan IKN seperti tidak terarah.
"Saya kaget tentang tanah tadi yang 256 ribu hektare. Pertanyaannya untuk apa?" kata Riswan.
Politisi Golkar itu juga mempertanyakan alasan belum terealisasinya Kantor Otorita IKN di lokasi IKN. Riswan mengatakan seharusnya Kepala IKN berbicara spesifik tidak mengawang.
Menurut Riswan, dari 256 ribu hektare harus ada beberapa pembangunan infrastruktur penting seperti bandara, pelabuhan, Istana dan lainnya.
"Kita tidak bisa paksakan apalagi otak kita berpikir bahwa Jakarta akan dipindahkan ke sana. Itu enggak mungkin Pak," kata Riswan.
Bagi Riswan, jika pembangunan kota administratif di IKN sangat penting dilakukan , Kepala Otorita IKN tidak boleh beranggapan keseluruhan DKI Jakarta pindah ke IKN.
Ia bahkan sempat menyinggung beberapa kota negara lain seperti Canberra Australia, Washington, AS dan juga Den Haag Belanda.
"Tapi ibu kota kan tetap Amsterdam. Jadi pikiran-pikiran seperti ini, Pak, jangan kita bayangkan Jakarta mau pindah ke sana,” kata Riswan.
Riswan menegaskan, setahun tahun pembangunan IKN belum ada perkembangan yang jelas. Dia meminta jajaran Otorita IKN tidak berpikir luas, tetapi yang dibutuhkan untuk publik.
