Kebijakan pemerintah pusat yang menunda program konversi dari kompor LPG ke listrik induksi, disambut baik kalangan politisi di DPRD Jawa Timur.
- Brigjen Endar Priantoro Resmi Dilantik Menjadi Kapolda Kalimantan Timur
- Syekh Nawawi al Bantani Layak Jadi Pahlawan Nasional, Ini Kata Akademisi
- Pertamina Bantah Oplos Pertalite jadi Pertamax, Begini Katanya
Baca Juga
Salah satunya anggota DPRD Jawa Timur, Hadi Dediansyah yang menyarankan, pemerintah sebaiknya memanfaatkan penundaan program tersebut untuk pemerataan aliran listrik di daerah pegunungan, pelosok, dan kepulauan.
Menurut pria yang akrab dipanggil Cak Dedi ini, hingga sekarang masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum merasakan aliran listrik. Seperti halnya di daerah kepulauan, pegunungan, dan pelosok-pelosok desa.
Cak Dedi menilai sangat tidak elok jika pemerintah membagikan kompor listrik ke masyarakat yang rumahnya belum ada aliran listrik.
"Ini PR bagi Pemprov Jatim jika mengikuti perintah pemerintah pusat, konversi dari LPG ke listrik, ada PR di Jatim yang harus diselesaikan. Karena sampai hari ini ada yang belum teraliri listrik," ujar Cak Dedi dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Selasa (27/9).
Politisi Partai Gerindra itu meminta Pemprov Jatim bekerja sama dengan PT PLN untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yaitu kebutuhan aliran listrik bagi masyarakat yang belum terpasang energi listrik.
"Kalau ada program konversi LPG ke kompor listrik, ya tentunya harus menjadi perhatian khusus. Kalau itu memang harus di lakukan harus menyelesaikan yang krusial dulu atau yang mendasar dulu," tekannya.
Terkait warga di daerah kepulauan, Cak Dedi mendorong pemerintah menggalakkan tenaga surya agar mendapat aliran listrik. Mengingat sangat kesulitan dan akan mengganggu alur pelayaran kapal, jika harus menggunakan kabel melewati laut.
"Bisa juga memperbanyak tenaga diesel untuk di kepulauan," pungkasnya.
