Persoalan krisis pangan menjadi salah satu hal yang harus dibahas bersama dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 15-16 November mendatang di Bali.
- KPU Tetapkan 3 Paslon Peserta Pilpres 2024, Apa Saja Visi-Misi Mereka?
- Sukseskan Persiapan Pemilu 2024, Pemprov Banten Hibahkan Dana Rp275 Miliar ke KPU dan Bawaslu
- Link Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Banten 2024, KPU Tetapkan 1.333 Orang
Baca Juga
Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, Presidensi G20 harus mencari solusi dalam memecahkan masalah krisis pangan global.
“Beberapa agenda G20 perlu segera direalisasikan, salah satunya upaya mitigasi krisis pangan,” kata Bhima kepada wartawan, Jumat (4/10).
Krisis pangan saat ini menjadi ancaman di banyak negara. Oleh karenanya, persoalan tersebut tidak bisa hanya dipikirkan satu negara saja.
“Soal pangan tidak bisa ditangani masing masing negara, harus ada kolaborasi internasional,” tegas Bhima.
Di sisi lain, Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi menilai Indonesia layak dijadikan rujukan dalam mengatasi krisis pangan global, khususnya bagi negara yang sedang mengalami krisis panga
Swasembada beras misalnya, Indonesia di tahun 2019 sampai 2021 sangat bagus dan mampu bertarung masalah pangan.
"Swasembada beras kita bagus dalam rangka mempertahankan masalah pangan. Ini karena komitmen pemerintah memberikan subsidi pupuk, kemudian subsidi solar untuk nelayan,” kata Prima Gandhi.
Indonesia juga memiliki lahan yang cukup luas untuk dimanfaatkan bertani. Oleh karenanya, pemerintah dan masyarakat perlu mengapresiasi para petani Indonesia.
“Makanya kita patut berterima kasih kepada petani walaupun kesejahteraannya tidak meningkat drastis, tetapi ini patut berterima kasih kepada petani,” tandasnya.
