Tokoh agama Papua Pendeta Albertus Yoku meminta Gubernur Papua Lukas Enembe bersikap kooperatif memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Tanah Rakyat Tersandera Pemkab Belitung, Praktisi Hukum: Kembalikan
- PTUN Pangkal Pinang Kabulkan Gugatan H. Eddy Sofyan terhadap BPN Belitung
- Mendadak Kasus Korupsi Bank BJB Meledak, Rumah Ridwan Kamil Digeledah KPK
Baca Juga
Demikian disampaikan Albertus Yoku saat menjadi narasumber Diskusi Publik Human Studies Institute bertajuk "Quo Vadis penegakan hukum sebagai instrumen pembangunan di Papua" di kawasan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (30/9).
"Gubernur Enembe harus berani memberikan klarifikasi jika tidak terlibat kasus korupsi. Sikap Lukas Enembe memenuhi panggilan KPK akan meredam situasi di Papua," kata Albertus Yoku.
Albertus Yoku yang menjabat Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jayapura ini menyarankan Gubernur Papua menghormati proses hukum dengan mendatangi KPK.
Dengan demikian tidak ada kesan seperti memprovokasi atau memancing pandangan yang kontradiktif.
"Perlu kerjasama yang kuat antara Bapak Gubernur dengan pihak KPK, kepolisian maupun kuasa hukum supaya mengerjakan ranah kasus hukum ini dengan profesional sesuai kode etik dari tugas kita masing-masing," kata Albertus Yoku.
Lebih lanjut Albertus Yoku menegaskan agar penegakan hukum di Indonesia harus dijalankan sebaik-baiknya.
"Hukum di Indonesia harus ditegakkan, biarkan hukum yang menilai kita salah, atau benar," kata Albert Yoku.
"Kita sebagai manusia dan masyarakat juga harus memahami hukum dan mencegah agar tidak melanggar hukum," kata Albertus Yoku.
Selain itu, Albertus Yoku menekankan pentingnya memahami budaya lokal dalam pembangunan di Papua.
"Dengan pendekatan budaya akan terbangun etika, etos, dan moralitas yang pada akhirnya terciptanya harmonisasi yang menjadi pondasi pembangunan seutuhnya," pungkas Albertus Yoku.
