Sikap dan etika organisasi dari panitia pelaksana Rakerda Partai Golkar yang tak mengundang Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, pada agenda yang digelar di Prime Plaza Hotel, Sabtu kemarin (3/9) disesali sejumlah pihak. Termasuk dari kalangan internal Partai Golkar sendiri.
- Hastag #Hastobiangkerok Menggema di Media Sosial
- Andra Soni Fokus Rekonsiliasi Jelang Pelantikan Gubernur Banten
- Partai Gerindra Sentil PDIP Soal PPN 12 Persen: Lempar Batu Sembunyi Tangan
Baca Juga
Menurut politikus senior Partai Golkar Purwakarta, Ucok Ujang Wardi, Anne Ratna Mustika merupakan kader Golkar dan Bupati Perempuan pertama yang diusung oleh Partai Golkar pada Pilkada Purwakarta 2018 lalu.
"Selain Bupati, jajaran Forkopimda lainnya juga tampak tak diundang. Ini mengindikasikan kemunduran Partai Golkar Purwakarta dalam membangun tatanan masyarakat yang beradab," kata Kang Ucok, melalui sambungan selulernya, Minggu (4/9).
"Jika memang Golkar tidak akan mendukung atau mengusung lagi Anne pada perhelatan Pilkada mendatang, setidaknya beliau diundang sebagai pembina politik daerah," tambahnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.
Sebagai pembina politik di tingkat kabupaten, lanjut Kang Ucok, setidaknya bupati bisa memberikan arahan sesuai tupoksinya secara kelembagaan.
"Camat kades saja diundang, masa bupati tidak. Apa mengumpulkan camat dan kades tujuannya hanya politis saja?" ujar mantan Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta itu.
Namun demikian, di satu sisi ia juga mengapresiasi bahwa Golkar Purwakarta sudah berhasil melaksanakan Rakerda. Tapi di sisi lain ada norma, adab, dan etika yang diabaikan dalam pelaksanaan Rakerda itu. Di antaranya dengan tidak mengundang Bupati Purwakarta.
Kang Ucok pun bertanya-tanya, ada apa dengan Golkar Purwakarta sampai berbuat seperti itu?
"Jangan merasa jemawa, karena Golkar Purwakarta berdiri bukan untuk hari ini saja tapi berkesinambungan, dari periode ke periode. Dan saya secara pribadi menyayangkan sikap Dedi Mulyadi yang saya anggap sudah paham dengan kultur Golkar, apa memang panitia dan Ketua DPD-nya tidak mendapatkan edukasi yang baik?" tanya Kang Ucok.
Selain kepada Golkar, Kang Ucok juga berharap semua partai politik di Purwakarta dapat menerapkan etika politik yang santun. Karena, di mana-mana partai apapun jika menggelar kegiatan politik, Bupati setempat itu biasanya diundang dalam kapasitas kewilayahan.
"Bupati atau kepala daerah adalah pejabat yang bertanggungjawab atas daerah teritorialnya. Apalagi ini hajat partai besar, yang tentunya sudah memiliki pengalaman dalam mengelola partai hingga lebih mengedepankan etika dan sopan santun," ujarnya.
Sebelumnya, Kang Ucok juga sudah mengkonfirmasi atau mempertanyakan soal undangan kepada Bupati tersebut kepada Ketua Panitia Pelaksana Rakerda Golkar Kabupaten Purwakarta, Riki. Namun tidak mendapatkan jawaban.
"Ini dugaan saya, mereka bekerja sangat amatiran," ujarnya.
Sementara, berkaitan dengan alasan tidak adanya undangan Rakerda untuk Bupati Purwakarta, awak media sempat menkonfirmasi kepada Ketua DPD Golkar Purwakarta dan Ketua Panitia Pelaksana Musda, namun tidak diperoleh keterangan yang jelas. Keduanya malah saling lempar, enggan menjawab.
Anehnya, di sejumlah jejaring media sosial malah sempat beredar undangan Rakerda untuk para Camat di Kabupaten Purwakarta. 
