RMOLBengkulu. Persaingan politik antar bakal calon (Balon) di Pilkada Kaur, Provinsi Bengkulu nampaknya semakin memanas. Baru-baru ini publik dikejutkan dengan beredarnya surat yang berisi rekomendasi DPP Partai Nasdem untuk salah satu Balon Bupati Kaur, Gusril Pausi.
- Klasik, Hasil Reses DPRD Masih Didominasi Permasalahan Infrastruktur
- Terlibat Uji Kepatutan dan Kelayakan Bacaleg PKB, CEO RMOL Network: Ini Tradisi yang Baik
- Teguh Santosa: Saya Berniat Mencalonkan Diri Menjadi Anggota DPD RI dari DKI Jakarta
Baca Juga
RMOLBengkulu. Persaingan politik antar bakal calon (Balon) di Pilkada Kaur, Provinsi Bengkulu nampaknya semakin memanas. Baru-baru ini publik dikejutkan dengan beredarnya surat yang berisi rekomendasi DPP Partai Nasdem untuk salah satu Balon Bupati Kaur, Gusril Pausi.
Publik menilai ada yang janggal dari surat rekoemdasi tesebut. Pasalnya Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem, Provinsi Bengkulu hanya mengirimkan dua nama ke DPP untuk diusung menjadi Balon Bupati Kaur, yaitu Lismidianto dan Syamhardi Saleh.
Korda DPW Nasdem Provinsi Bengkulu Selatan-Kaur, Rolan Zuhrian pun membenarkan jika DPP sudah mengeluarkan rekomendasi yang akan diusung pada Pilbub Kaur Desember mendatang, yakni petahana Gusril Pausi.
Hal tesebut dibuktikan dengan keluarnya surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum dan Ketua Koordinator Pemenangan Pemilu.
"Secara resmi nanti mungkin langsung diumumkan oleh pihak yang ditunjuk DPP atau DPW,†ungkapnya belum lama ini.
Rolan juga mengakui bahwa rekomendasi yang dikeluarkan dipertanyakan, termasuk oleh Ketua dan Pengurus DPD Partai Nasdem Kaur. Pasalnya rekomendasi diberikan kepada kandidat yang tidak mengikuti prosedur dan petunjuk organisasi partai. Kendati demikian menurutnya kewenangan mengeluarkan rekomendasi sepenuhnya milik DPP.
Namun selaku pengurus partai saya juga menyadari memang seharusnya DPP dapat melakukan komunikasi dan mendengarkan masukan dari kader-kader di tingkat daerah. Diharapkan juga rekom yang dikeluarkan itu sesuai dengan petunjuk organisasi partai, yaitu kandidat wajib melakukan survei sesuai dengan lembaga yang telah disetujui DPP. Setelah itu melengkapi persyaratan dan prosedur pleno dari tingkatan kabupaten hingga provinsi. Tidak kalah pentingnya sesuai dengan motto partai, yakni politik tanpa mahar,†tambahnya.
Untuk mendapat kejelasan perihal rekomendasi tersebut, ia mengaku bahwa pihaknya bersama dengan pengurus partai Nasdem Provinsi Bengkulu telah melayangkan surat ke DPP.
"Kita sudah berkirim surat ke DPP terkait hal ini. Jika memang hal itu benar terjadi ada yang keliru, saya pun selaku kader lama sekaligus pengurus DPW sangat menyayangkan jika memang ada oknum yang memaksakan keluarnya rekomendasi yang tidak prosedural,†ucapnya.
Kendati demikian, Rolan masih berpikir positif, ia menduga ada penggiringan opini yang menyebutkan calon tertentu akan melawan kotak kosong, yang menyebabkan DPP terburu-buru dan khawatir kalau partai tidak akan mengusung calon di daerah.
Nanti juga akan terjawab dan kami sangat yakin sekali DPP pasti mengakomodir masukan kader dan kandidat yang mengikuti aturan partai, serta sudah barang tentu jika terdapat kekeliruan pasti akan dievaluasi serta dipertimbangkan kembali oleh DPP,†tutupnya. [tmc]
- Jokowi Mesti Segera Pecat Tjahjo Kumolo
- KPU Serahkan LPPDK Paslon Walikota Bengkulu
- Menko Airlangga: Tren Kenaikan Covid-19 Harus Segera Dikendalikan Sebelum Ganggu Pemulihan Ekonomi
