Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong, menggelar exit meeting perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah Tahun 2023 bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu di ruang rapat Rumdin Bupati Lebong, Senin (4/9) pagi sekitar pukul 09.00 WIB.
- Juric Wajib Redam "Dinamit"
- Tiga Tersangka Ilegal Logging Dilimpahkan Ke Jaksa
- Tenang! Larangan Pengisian Solar Subsidi Belum Diberlakukan Hingga Dua Minggu Kedepan
Baca Juga
Rapat berlangsung tertutup dibuka langsung Bupati Lebong, Kopli Ansori yang diwakilkan Wabup Lebong, Fahrurrozi didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Lebong, Mustarani Abidin, para asisten, staf ahli bupati, Kepala Satuan Perangkat Kerja (SKPD) di lingkup Pemkab Lebong, serta camat dan lurah di lingkup Pemkab Lebong.
Sekda Lebong, Mustarani Abidin usai acara mengatakan, BPKP Provinsi Bengkulu melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong, untuk tahun anggaran 2023.
"Ini bagian entry meeting dari BPKP untuk mengevaluasi dari kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan sebelumnya. Khususnya dari perencanaan dan penganggaran," ujar Sekda kepada wartawan usai acara, Senin (4/9).
Menurutnya hal ini sangat diperlukan untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan. Karena untuk mewujudkan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Lebong semuanya harus diawali dengan sebuah perencanaan yang baik.
"Intinya, mereka hadir itu melihat sejauh mana kita menerapkan regulasi yang ada berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran," cetusnya.
Menurutnya, evaluasi ini bertujuan agar program-program kegiatan yang dibuat oleh pemerintah daerah, sesuai dengan prioritas dan ukuran kinerja target yang ditetapkan. Termasuk dengan pengelolaan anggaran guna menunjang program yang telah ditetapkan.
"Kalaupun nanti ditemukan ada diperjalanan dari pada kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan, mereka akan mengeluarkan rekomendasi. Sebaliknya, jika mereka menemukan kita sudah menjalankan perencanaan dengan regulasi yang ada mereka akan tetap mengeluarkan rekomendasi," jelasnya.
Beberapa objek vital perencanaan dan penganggaran yang dibahas, yakni bidang stunting, pariwisata, tanaman pangan, UMKM, dan kemiskinan ekstrem.
"Kalau melihat berdasarkan temuan BPK sebelumnya, kita ini sudah sesuai dengan rekomendasi. Tidak ada salah dari sisi rekomendasinya. Dari sisi SPIP juga sudah diperbaiki. Jadi ini memang dari kegiatan BPKP yang harus kita ikuti," imbuhnya.
Ditambahkan Sekda, pemerintah daerah Lebong merupakan salah satu pemerintahan daerah yang kooperatif dan mau mendukung evaluasi perencanaan, sekaligus menindak lanjuti hasil yang diberikan oleh BPKP.
"Kalaupun ada rekomendasinya nanti, akan tetap kita ikuti sesuai dengan rekomendasi yang ada," demikian Sekda.
- Tiga Tersangka Ilegal Logging Dilimpahkan Ke Jaksa
- Tahun Ini Lanjutan Pembangunan PTM Ditargetkan Finishing
- 2022 Berpeluang Tanpa Pjs Kades, Hasil PAW Dua Desa Masih Gantung
