Tenang! Larangan Pengisian Solar Subsidi Belum Diberlakukan Hingga Dua Minggu Kedepan

Manager SPBU 24.385.08 Kutau Kota Manna Bengkulu Selatan Sadikin/ist
Manager SPBU 24.385.08 Kutau Kota Manna Bengkulu Selatan Sadikin/ist

Kebijakan pihak Pertamina untuk memberlakukan pembatasan pendistribusian pengisian bahan bakar solar subsidi terhadap beberapa kendaraan jenis truk, hal itu menuai protes dari kalangan para supir.


Pasalnya, pembatasan pengisian bahan bakar minyak (BBM) yang menjadi peraturan pemerintah pusat melalui kementerian ESDM tersebut cukup berdampak terhadap ekonomi masyarakat.

Bahkan, jika diberlakukan saat ini. Hampir seluruh masyarakat di Bengkulu Selatan (BS) akan merasakan efek dari larangan tersebut.

Bagaimana tidak, seperti diketahui saat ini harga buah sawit tak kunjung normal, dikalangan petani hanya di hargai Rp 500 hingga Rp 550 per kilogram. Tentu, itu tidak seimbang jika larangan seperti truk membeli solar subsidi.

Terlebih lagi, jika dipaksakan beralih ke BBM non subsidi ongkos angkut hasil panen akan turut meningkat.

"Belum, berdasarkan informasi dari hasil rapat pihak Pertamina dengan bapak Gubernur kemarin, aturan tersebut belum diberlakukan," kata Manager SPBU 24.385.08 Kutau Sadikin kepada RMOLBengkulu, Rabu (13/7).

Dikatakan Diki panggilan akrabnya, pingisian Solar subsidi tetap akan terus disalurkan sembari menunggu pemberlakuan peraturan tersebut. 

Sebab, mulai hari ini sampai dua pekan kedepan pengisian Solar subsidi untuk mobil jenis truk tetap bisa melakukan pengisian.

"Yang pasti dari hari ini sampai dua Minggu kedapan pengisian Solar subsidi untuk mobil jenis truk tetap akan dilayani seperti biasanya," sampai Diki.

Dirinya juga belum bisa memastikan waktu pemberlakuan pembatasan penggunaan solar subsidi tersebut dan juga penerapan aplikasi My Pertamina untuk pengguna BBM bersubsidi.

"Intinya dalam waktu dua Minggu ini masih bisa, kalau untuk kedepan kita belum juga mendapatkan informasi diberlakukan atau belum. Apa nanti kemungkinan menggunakan aplikasi My Pertamina kita belum tahu pasti. Yang jelas segala peraturan dari pemerintah dan Pertamina mau tidak mau kami jalankan," pungkasnya.