Kabar pengunduran diri politisi Lucky Hakim sebagai Wakil Bupati (Wabup) Indramayu menjadi sorotan publik, tak terkecuali Pengamat Poltik Unpad, Firman Manan.
- Satpol PP Siapkan Skenario Sanksi Pelanggar Prokes Di Kota Bengkulu
- Waspada, 26 Km Jalinbar Jalur Mudik Masih Rusak
- 5 Ribu Desa Tertinggal Bakal Berkembang Sebelum 2019
Baca Juga
Firman menilai pengunduran Lucky Hakim dari jabatannya itu disebabkan oleh problem yang tak kunjung bisa diselesaikan. Sebab, jika tidak ada problem, tidak mungkin secara tiba-tiba mengundurkan diri.
"Misalkan ada konflik, apa yang memicu konflik. Konflik ini biasanya soal pembagian porsi pekerjaan. Tapi kalau dilihat di undang-undang, pimpinan daerah itu adalah Bupati bukan pasangan," kata Firman melalui sambungan telepon, Senin (20/2) dikutip Kantor Berita RMOL Jabar.
Menurutnya, Lucky Hakim berharap memiliki porsi yang lebih dalam pengelolaan pemerintahan. Namun, pada kenyataannya harapan tersebut tidak terealisasi.
"Jadi menimbulkan persoalan seperti ini. Kalau kepala daerah tidak memberikan tugas ya memang tidak ada yang bisa dilakukan (oleh wakil kepala daerah)," tuturnya.
Dengan begitu, Firman menilai ada kegagalan dalam membangun komunikasi politik dalam diri Lucky Hakim. Apalagi, Lucky Hakim masih ada mandat kontrak politik dengan warga Kabupaten Indramayu yang harus diselesaikan 5 tahun.
"Harusnya berusaha sekeras mungkin, bagaimana kontrak 5 tahun itu bisa diselesaikan. Ini kan bagaimana membangun komunikasi politik yang baik dan konsensus, itu yang kelihatannya tidak optimal yang dilakukan oleh Kang Lucky Hakim selama ini," pungkasnya.
- Rakernas SMSI Akan Dibuka Menteri Kominfo
- PWI: Penyerangan Radar Bogor Menjadi Preseden Buruk Kehidupan Pers
- Bali Keluar dari Level 4 ke 3, PPKM Lanjut Hingga Sepekan ke Depan
