Sikap berbeda ditunjukkan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah terkait pembangunan kantor pusat di ibukota negara (IKN) baru.
- Pecah Rekor, Positif Covid-19 Di Bengkulu Tembus 372 Jiwa
- Dugaan Korupsi Cukai Kuota Rokok di Kepri Rugikan Negara Rp 250 M
- Perebutkan 1.563 Formasi, Calon PPPK Kemenkumham Jalani Seleksi Kompetensi
Baca Juga
Jika Pengurus Besar Nahdlatul Ulam (PBNU) gerak cepat membangun kantor di wilayah IKN, maka Muhammadiyah justru tidak melakukan pembahasan apapun mengenai rencana pindah kantor ke IKN.
Hal itu ditegaskan Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Prof Abdul Muti saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Rabu (2/2).
"Sampai sekarang Muhammadiyah belum melakukan pembahasan terkait pembangunan kantor di IKN," tegas Abdul Muti.
Sebab, dijelaskan Abdul Mu'ti, dalam Anggaran Dasar (AD) Muhammadiyah pasal 3 disebutkan bahwa Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta.
Kemudian, dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Muhammadiyah, pasal 1: (1) Muhammadiyah berkedudukan di tempat didirikannya, yaitu Yogyakarta. (2) Pimpinan Pusat sebagai pimpinan tertinggi memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan dan menyelenggarakan aktivitas di dua kantor, Yogyakarta dan Jakarta.
Perubahan AD harus melalui muktamar atau tanwir. Atas dasar itu, Abdul Muti menegaskan bahwa PP Muhammadiyah tetap berkantor pusat di Yogyakarta dan aktivitas bisa di Yogyakarta juga Jakarta.
"Muhammadiyah bukan lembaga negara. Secara kelembagaan Muhammadiyah tidak terikat dengan kedudukan ibu kota negara (IKN)," kata Abdul Muti.
Sebelumnya, Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengungkapkan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Hamdan Pongrewa sudah merestui kehadiran kantor PBNU di Ibu Kota Negara (IKN). Setelah IKN resmi pindah ke Kalimantan Timur, kantor PBNU baru juga akan segera diresmikan di ibu kota baru.
"Alhamdulillah sudah ada pembicaraan kemarin dan Pak Bupati siap fasilitasi. Begitu resmi ibu kota baru, Nusantara, di situ segera ada gedung kantor PBNU," kata Gus Yahya saat menghadiri acara pencanangan kantor PBNU baru di Sepaku, PPU, Kalimantan Timur, Minggu (30/1) lalu.
Gus Yahya juga menyebut PBNU juga akan membangun rumah sakit, perguruan tinggi serta pesantren di Nusantara yang berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.
Terkait pembangunan kampus hingga RS di Kaltim, Abdul Muti menuturkan bahwa Muhammadiyah sejak 2017 silam sudah mendirikan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT). Yang mana UMKT ini merger antara STIE Muhammadiyah Samarinda yang berdiri sejak 15 September 1981, dengan STIKES Muhammadiyah Samarinda yang berdiri pada tahun 2009.
Selain itu, RS Aisyiah pun sudah ada di sana, jauh sebelum Kalimantan Timur akan dijadikan Ibukota baru.
"Di Kalimantan Timur sudah berdiri Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dan Rumah Sakit Aisyiah," demikian Abdul Muti. dilansir RMOL.ID. [ogi]
- Rekomendasi BPK Soal Gak Mampu Bayar Hutang Jadi Perhatian Jokowi
- Sistem Ekonomi Rezim Jokowi Jauh Dari UUD 45 Dan Pancasila
- Bersama Brimob, Kemenkumham Bengkulu Siap Sukseskan Tes Kesamaptaan CASN 2023
