Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, Azharul Husna alias Nana, meminta pemerintah segera menelusuri sejarah Gerakan 30 September 1965/PKI.
- Hastag #Hastobiangkerok Menggema di Media Sosial
- Andra Soni Fokus Rekonsiliasi Jelang Pelantikan Gubernur Banten
- Partai Gerindra Sentil PDIP Soal PPN 12 Persen: Lempar Batu Sembunyi Tangan
Baca Juga
Karena peristiwa tersebut termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat di masa lalu yang diakui negara.
"Ini disebutkan juga dalam Instruksi Presiden dan Keputusan Presiden (Inpres-Keppres) tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PPHAM)," kata Nana, ditemui Kantor Berita RMOLAceh di Banda Aceh, Sabtu (30/9).
Karena itu, menurut Nana, penelusuran sejarah terhadap tragedi berdarah tersebut harus segera dilakukan. Sehingga kejelasan peristiwa tersebut tidak lagi menggantung.
Nana menilai penelusuran sejarah dalam tragedi G30S/PKI penting dilakukan agar Indonesia tidak mengulang sejarah ini. Tayangan film dokumenter yang sudah beredar, kata dia, belum sepenuhnya benar.
"Ada banyak kebohongan dalam film G30S/PKI yang kita tahu bagaimana Orde Baru mereproduksi cerita tersebut melalui ruang budaya (film), bukankah kebohongan yang terus diulang itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran," ujarnya.
