RMOLBengkulu. Usulan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di Kabupaten Lebong ternyata diusulkan dibawah kebutuhan. Pasalnya, dari 6.224 tenaga PNS yang dibutuhkan Lebong, hanya sekitar 400 kuota CPNS yang diusulkan ke pemerintah pusat.
- PDIP Tetap Syaratkan Capres untuk Berkoalisi
- Kadernya Ditetapkan Sebagai DPO, PDIP Keberatan
- Hadapi Pemilu 2024, PDIP Gelar Rakernas 21-23 Juni
Baca Juga
RMOLBengkulu. Usulan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di Kabupaten Lebong ternyata diusulkan dibawah kebutuhan. Pasalnya, dari 6.224 tenaga PNS yang dibutuhkan Lebong, hanya sekitar 400 kuota CPNS yang diusulkan ke pemerintah pusat.
Berdasarkan data BKPSDM per 31 Desember 2016, jumlah PNS di Kabupaten Lebong sebanyak 2595 orang, dengan rincian tenaga struktural sebanyak 468, guru 1069, tenaga kesehatan 337, jabatan fungsional umum 624, dan jabatan fungsional tertentu sebanyak 97 orang.
Jumlah tersebut masih sangat minim dan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun karena adanya PNS yang pensiun. Pada 2017, jumlah PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) adalah sebanyak 53 orang dan 2018 adalah sebanyak 58 orang.
"Yang kita ajukan kuota CPNS tahun 2018 ini sebanyak 400 dari kekurangan PNS sekitar enam ribu lebih," kata kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lebong, Guntur, kemarin (2/7).
Mengenai kapan seleksi CPNS akan bergulir, kata Guntur, masih menunggu edaran resmi dari pemerintah pusat. "Belum ada pengumuman resmi. Jadi, kita imbau kepada masyarakat jangan percaya adanya pelaksanaan seleksi CPNS 2018," sambung Guntur.
Dia menambahkan, dari 400 kuota CPNS yang diajukan. Memang dalam kebutuhan CPNS diprioritaskan tenaga guru dan kesehatan sebanyak 70 persen. Serta tenaga teknis sekitar 30 persen dari total yang diajukan. "Walaupun kita masih kekurangan ribuan tenaga PNS. Solusinya saat ini adalah pengangkatan TKK. Karena, usulan kuota CPNS disesuaikan dengan kemampuan APBD daerah," demikian Guntur. [ogi]
- PDIP Tetap Syaratkan Capres untuk Berkoalisi
- Kadernya Ditetapkan Sebagai DPO, PDIP Keberatan
- Hadapi Pemilu 2024, PDIP Gelar Rakernas 21-23 Juni
