Kisruh politik di Tunisia berlanjut. Koalisi oposisi menyerukan agar Presiden Kais Saied berhenti dari jabatannya karena dinilai telah kehilangan legitimasi.
- Minyak Goreng MinyaKita Tak Sesuai Takaran, Ini 3 Produsennya
- Jelang Pelantikan Andra Soni-Dimyati Natakusumah, Pj Gubernur Banten Mendadak Mutasi Kepala OPD
- BMKG Warning Warga Banten, Peringatan Cuaca Buruk di Lima Daerah
Baca Juga
Koalisi yang disebut dengan "Front Penyelamatan" itu terdiri dari beberapa partai politik, termasuk Islamis Ennahda, yang merupakan partai terbesar di parlemen sebelumnya.
Mereka juga menyerukan protes besar-besaran dan aksi duduk untuk menuntut pemilihan presiden yang baru.
"Apa yang terjadi hari ini adalah gempa bumi," kata pemimpin Front Nejib Chebbi, seperti dikutip Reuters.
"Mulai saat ini kami menganggap Saied sebagai presiden tidak sah dan menuntut dia mundur setelah kegagalan ini," tambahnya.
Dia menambahkan harus ada masa transisi singkat di bawah hakim diikuti dengan pemilihan presiden dan dialog nasional.
Ini terjadi setelah Saied menggelar pemilihan parlemen pada Sabtu (17/12), dan hasil menunjukkan jumlah pemilih awal kurang dari 9 persen.
Ini dinilai telah menunjukkan bagian dari serangkaian perubahan politik yang dilakukan Saied setelah dia menutup parlemen sebelumnya tahun lalu dan kemudian menulis ulang konstitusi dalam gerakan yang oleh para pengkritiknya disebut sebagai kudeta.
Meskipun kelompok oposisi sebelumnya telah menyerang program politik Saied, mereka sebelumnya tidak mengatakan dia harus berhenti dari jabatannya.
