Kepala Daerah sebagai pejabat publik mulai menjadi sasaran kritik jelang Pemilu 2024. Bahkan, hal itu dinilai wajar dan itu sebuah konsekuensi yang harus diterima. Mengingat saat ini memasuki tahun politik.
- IKKP Deklarasi Menangkan Rahiman Dani Jadi Anggota DPD RI
- Alih Status Pegawai KPK Menjadi ASN Seharusnya Lebih Simpel
- Pemilu 2024 Sudah Pasti, Teguh Santosa Berterima Kasih pada Jokowi dan Megawati
Baca Juga
Seperti dijelaskan salah satu akademisi, Elfahmi Lubis yang juga Ketua Program Studi PKn Universitas Muhammadiyah Bengkulu, bahwa kepala daerah merupakan orang yang sangat menentukan bagaimana program pemerintah yang langsung bersentuhan dengan hajat hidup masyarakat itu berhasil atau tidak dilaksanakan.
"Selama ini kita melihat pemerintah daerah belum maksimal melaksanakan program pembangunan yang langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat", katanya. Jum'at pagi (07/07).
Selain itu kritikan masyarakat muncul, disebabkan rusaknya atau tidak berfungsinya infrastruktur dasar, seperti kondisi jalan dan jembatan yang rusak, fasilitas pendidikan fasilitas kesehatan, pasar, irigasi, dan sarana prasana dasar lainnya.
"Dalam pandangan masyarakat jika hal ini terjadi, salah satu penyebabnya karena kepala daerah dianggap (masyarakat) tidak becus mengurus daerah," sampainya.
Kemudian, terkait masalah rendahnya komoditi harga pertanian dan perkebunan, juga menjadi sasaran kritikan masyarakat kepada kepala daerah.
"Ditambah lagi saat ini kita sudah memasuki tahun politik yaitu Pemilu dan Pilkada, secara tidak langsung kosentrasi kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan mulai berkurang, karena pasti disibukkam dengan urusan pencitraan dan memenangkan partainya", ungkapnya.
Oleh sebab itu dengan sisa waktu masa jabatan kepala daerah yang ada sekarang, rasanya sulit untuk bisa mengoptimalkan program pembangunan di daerahnya masing-masing.
"Perlu dukungan dari semua elemen masyarakat untuk mensukseskam program Kepala Daerah nya. Bukan mengkerdilkan atau sifatnya menjatuhkan," demikian Fahmi Lubis.
- Komisioner KPU Pulang Pisau Dilaporkan Ke Bawaslu Dan DKPP
- Dirwan Bakal Dicopot Dari Ketua DPW Perindo Bengkulu
- Ini Strategi KPU Jika Pemilu 2024 Dilaksanakan Di Masa Pandemi
