Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang, Banten, menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus korupsi penyimpangan pada Sistem Pencairan APBDes tahun anggaran 2024.
- Tanah Rakyat Tersandera Pemkab Belitung, Praktisi Hukum: Kembalikan
- PTUN Pangkal Pinang Kabulkan Gugatan H. Eddy Sofyan terhadap BPN Belitung
- Mendadak Kasus Korupsi Bank BJB Meledak, Rumah Ridwan Kamil Digeledah KPK
Baca Juga
Hal tersebut diungkapkan Kepala Seksi (Kasie) Intelijen Kejari Kabupaten Tangerang Doni Saputra dalam keterangannya di Tangerang, Banten, Kamis (13/2/2025).
Doni Saputra menyebutkan, bahwa kedua orang yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut, antara lain AI dan HK sebagai operator desa.
"Penyidik Bidang Pidsus Kejari Kabupaten Tangerang menetapkan Tersangka AI selaku Operator Desa Pondok Kelor, Kecamatan Sepatan Timur dan HK selaku Operator Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur," kata Doni Saputra.
Doni Saputra mengungkapkan, bahwa penetapan tersangka ini merupakan hasil penyelidikan dan penelitian terhadap laporan serta pemeriksaan sejumlah dokumen atau berkas hasil dari penggeledahan di beberapa tempat.
Menurut Doni Saputra, para tersangka telah terbukti merugikan keuangan negara atau daerah sebesar Rp789 juta lebih atas penyelewengan dana APBDes.
"Sementara untuk tersangka HK mengakibatkan kerugian bagi keuangan negara atau daerah sebesar Rp481.785,687," ujarnya.
Sementara itu, atas perbuatan para persangka, Kejari Kabupaten Tangerang menyangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
"Selanjutnya kedua orang Tersangka dilakukan Penahanan di Rutan Kelas I Tangerang di Jambe selama 20 Hari ke depan," pungkasnya. (ant)
