RMOLBengkulu. Rezim Joko Widodo dipandang sebagai pemerintah yang tidak pro rakyat karena mencekik rakyatnya bertubi-tubi di tengah krisis ekonomi saat pandemik Covid-19.
- Pimpinan Dewan Rejang Lebong: Satpol PP Tidak Pro Aktif
- Waketum FPI Ajak Umat Islam Serbu Kedutaan Amerika Serikat
- Ini Capres Yang Didukung Rizieq
Baca Juga
RMOLBengkulu. Rezim Joko Widodo dipandang sebagai pemerintah yang tidak pro rakyat karena mencekik rakyatnya bertubi-tubi di tengah krisis ekonomi saat pandemik Covid-19.
Yang membuat heran, harga BBM tak kunjung diturunkan. Namun, iuran BPJS Kesehatan malah dinaikkan.
Menurut analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, tidak diturunkannya harga BBM hingga saat ini oleh pemerintahan Jokowi menunjukkan bahwa pemerintah memang tidak berpihak kepada rakyat.
Fakta bahwa harga BBM di Indonesia tidak turun di tengah harga minyak mentah dunia yang anjlok hingga level 29,19 dolar AS per barel, menunjukan bahwa pemerintah memang benar-benar tidak berpihak kepada rakyat,†ucap Ubedilah Badrun dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (17/5).
Padahal kata Ubedilah, pemerintah sering kali cepat-cepat menaikkan harga BBM dengan menggunakan alasan bahwa harga minyak dunia naik. Namun, hal tersebut tidak segera dilakukan jika harga minyak dunia turun.
Ini maknanya tidak ada keadilan kebijakan untuk rakyat,†tegas Ubedilah.
Kalau alasan pemerintah tidak mau menurunkan harga BBM karena daya konsumsi BBM saat ini sedang menurun karena kebijakan PSBB melarang orang bepergian, alasan itu saat ini tidak lagi dibenarkan karena Jokowi kembali melonggarkan orang untuk bepergian. Jadi penggunaan BBM sudah naik kembali,†jelasnya.
Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (Cespels) ini pun menyinggung Presiden Jokowi yang malah menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
Ketidakadilan kebijakan juga terlihat dengan dinaikannya iuran BPJS (Kesehatan). Ini tentu makin mencekik ekonomi rakyat. Semakin memberatkan rakyat bawah apalagi di tengah PHK yang terus terjadi. Di tengah pengangguran yang terus bertambah,†katanya.
Dengan dua kebijakan tersebut, Ubedilah berkesimpulan bahwa rezim Jokowi benar-benar kejam. Apalagi berkedok citra pro rakyat jelata dengan menggembor-gemborkan telah memberikan bantuan kepada rakyat di tengah pandemik Covid-19.
Rakyat banyak menganggur, disuruh beraktivitas membersamai corona, bantuan sosial belum semua mereka dapatkan, harga BBM tidak turun. Ini kekejaman berkedok citra pro rakyat jelata,†pungkas Ubedilah. [tmc]
- Optimis Ekonomi Reboud, Pemerintah Upayakan Tumbuh 7 Persen Kuartal II 2021
- Ingat Ya! Ramadhan Jangan Jadi Ajang Kampanye
- Kantongi 7 Bukti Dugaan Pelanggaran, Prima Laporkan KPU RI Ke Bawaslu
