IAW mendesak Kapolri hingga pemerintah pusat untuk menindak tegas praktik penambangan minyak ilegal di Sumsel.
- Janji IPO Berujung Tipu Daya, Tabratas Tharom Rugikan Maicih hingga Miliaran
- Diskon Pajak 25 Persen PBB-P2 dan BPHTB di Kota Tangerang Bisa Dibayarkan Saat Libur
- AEON Hadirkan Konsep Destinasi Keluarga di Eastvara BSD City Tangerang
Baca Juga
Indonesian Audit Watch (IAW) kembali menyerukan perhatian terhadap maraknya dugaan penambangan minyak mentah ilegal atau minyak cong di Sumatera Selatan.
Minyak ilegal tersebut kemudian diolah menjadi BBM yang menyerupai standar Pertamina. IAW menegaskan bahwa kegiatan ini telah merugikan Pertamina dan masyarakat luas.
“Hingga saat ini, kegiatan penambangan dan pengolahan minyak ilegal di Sumsel masih berlangsung meskipun sempat terhenti beberapa waktu lalu,” ujar Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus, Kamis (24/10/2024).
Dia menambahkan bahwa peredaran minyak cong telah menyebar ke berbagai pelosok Indonesia, yang menyebabkan kerugian signifikan bagi negara.
Menurut Iskandar, pergantian Kapolda Sumsel yang baru belum membawa perubahan signifikan dalam menekan praktik illegal drilling dan illegal refinery di wilayah tersebut. Ia berharap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan perhatian khusus dengan segera menugaskan Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Polri untuk mengumpulkan data serta melakukan evaluasi terhadap kinerja jajaran di Sumsel.
Dalam pandangannya, kondisi ini makin meresahkan, terutama di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang tidak stabil. “Saat ekonomi memburuk, uang hitam dari kegiatan ilegal justru beredar dengan lancar,” pungkas Iskandar, mengkhawatirkan dampak ekonomi yang semakin buruk akibat aktivitas ini.
Sementara itu, Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, menegaskan bahwa penanganan masalah ini tidak bisa diserahkan hanya kepada Kapolda Sumsel.
Dia menyarankan agar pemerintah pusat, termasuk Bareskrim Mabes Polri, ikut turun tangan dalam pemberantasan mafia minyak ilegal.
“Mafia migas ini memiliki jaringan luas, bahkan internasional. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan dari pemerintah pusat untuk memastikan pemberantasan mafia minyak ilegal berjalan maksimal,” ujar Anam.
Dia menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam menangani persoalan ini.
Saiful Anam juga mengingatkan bahwa kebocoran dari sektor sumber daya alam, terutama migas, akan menghambat upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan negara.
Sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah, bersama dengan Kapolri, sangat diperlukan untuk memastikan penegakan hukum terhadap praktik ilegal di Sumsel dan seluruh Indonesia.
