Nama Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Tangerang Selatan, Tabrani, kini tengah menjadi perhatian publik.
- BPKD Kota Tangerang Peringkat 2 Kepatuhan Lapor SPT
- Ajukan Permohonan Non-ASN Jadi PPPK, Pemkot Tangerang Tunggu Hasil BKN
- Pemkot Tangerang Raih Award Transfer ke Daerah Terbaik 2024
Baca Juga
Harta kekayaan mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang baru dilantik ini menimbulkan banyak tanda tanya di kalangan masyarakat.
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menunjukkan bahwa Tabrani memiliki total aset yang mencapai Rp 11,2 miliar, dengan kekayaan bersih setelah dikurangi hutang sebesar Rp 8,67 miliar. Di tengah isu korupsi yang seringkali menyeruak di pemerintahan daerah, kekayaan Tabrani menjadi sorotan banyak pihak.
Berikut ini rincian harta kekayaan Tabrani yang membuat publik tercengang:
Aset Tanah dan Bangunan:
1. Tanah dan bangunan seluas 415 m²/225 m² di Tangerang, senilai Rp 835.395.000.
2. Tanah dan bangunan seluas 165 m²/120 m² di Tangerang, senilai Rp 332.145.000.
3. Tanah seluas 375 m² di Tangerang, senilai Rp 754.875.000.
4. Tanah seluas 2.173 m² di Tangerang, senilai Rp 3.741.906.000.
5. Tanah seluas 168 m² di Tangerang, senilai Rp 421.344.000.
6. Tanah seluas 170 m² di Tangerang, senilai Rp 426.360.000.
7. Tanah seluas 168 m² di Tangerang, senilai Rp 421.344.000.
8. Tanah seluas 300 m² di Tangerang, senilai Rp 752.400.000.
9. Tanah seluas 26 m² di Tangerang, senilai Rp 65.208.000.
Selain aset properti, Tabrani juga memiliki berbagai kendaraan mewah yang totalnya mencapai lebih dari Rp 1,5 miliar. Beberapa di antaranya adalah:
– Honda Jazz Minibus 2014 senilai Rp 158.000.000.
– Honda Accord 2016 dan 2022 masing-masing seharga Rp 299.000.000 dan Rp 668.000.000.
– Toyota Fortuner Jeep 2017 seharga Rp 375.000.000.
– Sepeda motor Honda Beat 2006 dengan nilai Rp 3.000.000.
Kas dan Setara Kas:
Selain harta tidak bergerak dan kendaraan, Tabrani juga dilaporkan memiliki kas dan setara kas senilai Rp 1,86 miliar.
Kekayaan Tabrani ini memicu berbagai reaksi di tengah masyarakat yang mempertanyakan sumber harta yang begitu besar. Beberapa pihak mendesak adanya transparansi lebih lanjut mengenai sumber kekayaan tersebut, di tengah maraknya isu korupsi dalam birokrasi pemerintah daerah.
Bagaimanapun, kepastian mengenai asal-usul kekayaan ini akan menjadi sorotan penting dalam menjaga integritas pejabat publik di Kota Tangerang Selatan. (Aris)
