DPP PDIP memahami beban yang ditanggung pemerintah begitu berat seiring rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 September 2022.
- Sekjen Dan Wasekjen PSI Dilaporkan Ke Bareskrim
- Dipertanyakan, Jokowi Masih Diam Soal PKPU Larangan Eks Napi Korupsi Nyaleg
- Susi Marleny Bachsin: Kesepakatan Harga TBS Sawit Hindari Praktek Monopoli
Baca Juga
Terlebih, pemerintah pun sudah menyiapkan bantalan sosial untuk mengantisipasi kenaikan harga.
Demikian Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan di bilangan Jakarta Selatan, Rabu (31/8).
“PDI Perjuangan memahami beban yang ditanggung oleh pemerintah dengan subsidi yang sangat besar tersebut, bukan kesalahan pemerintah,” kata Hasto dikutip Kantor Berita Politik RMOL.
Hasto menjelaskan kenapa kenaikan harga BBM bukan kesalahan pemerintah. Menurutnya, akibat persoalan-persoalan global yang uncontrol. Mulai dari perang antara Rusia dan Ukraina yang berimplikasi terhadap stabilitas sejumlah komoditas di dunia termasuk di Indonesia.
“Siapa menyangka terjadi perang Rusia-Ukraina? tetapi dalam sisi yang lain berbagai komoditas kita itu kan juga membawa implikasi kepada surplus perdagangan kita,” katanya.
“Sehingga, di dalam hal yang sulit itu kami meyakini Pak Jokowi akan megambil keputusan yang terbaik. Dan kami juga memberikan masukan-masukan bagaimana kami harus melakukan langkah-langkah konsolidasi dalam menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini,” demikian Hasto.
- DPD: Optimalkan Teknologi Supaya KPU Tidak Terus Dicurigai
- Partai Demokrat Kota Buka Pendaftaran Bacaleg 2019
- Diantar Angkot, Rahiman Dani Resmi Daftar Balon DPD RI