Ketua Komisi II DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi Gerindra, Nuzuludin SE meminta pemkot lebih memprioritaskan pemenuhan porsi anggaran dalam pembangunan infrastruktur masyarakat seperti jalan lingkungan dan drainase.
- Dirwan Bakal Dicopot Dari Ketua DPW Perindo Bengkulu
- Bermodalkan Pengalaman, Yusril Siap Maju Capres di Pemilu 2024
- Cegah Aksi Teror, Polda Sumut Tempatkan Sniper Di TPS
Baca Juga
Ia juga menyarankan agar pemkot merasionalisasi usulan anggaran pembangunan balai kota yang membutuhkan anggaran yang besar dalam penyelesaiannya.
Menurutnya, kebutuhan masyarakat seperti jalan lingkungan dan drainase merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang harusnya lebih dulu diselesaikan ketimbang membangun balai kota dan bangunan pendukung lainnya.
Terlebih lagi, saat ini kota Bengkulu masih memiliki masalah banjir yang belum juga ditangani secara serius yang terlihat dari segi penganggaran yang minim.
"Dalam pembangunan balai kota itu, kan sudah dianggarkan dan dibangun. Namun untuk fasilitas pendukung lainnya seperti GOR, pendopo dan segala macamnya kita lihat dulu dari segi anggaran, dalam artian kita pastikan dulu anggaran pembangunan jalan lingkungan dan drainase bagi masyarakat ini terpenuhi terlebih dahulu, baru kita bangun yang lain," jelas Nuzuludin, Senin (31/10).
Ia juga menjelaskan, dalam pemenuhan pembanguan drainase sebagai upaya mengurangi dampak banjir sangat dimungkinkan usulan anggaran pembangunan balai kota dan fasilitas pendukung lainnya bakal dikurangi. Mengingat saat ini masih banyak titik lokasi di dalam kota yang belum dibangun jalan dan drainase.
"Karena APBD ini kan untuk masyarakat, maka kita dahulukan kepentingan masyarakat. Maka dalam pembahasan APBD 2023 nantinya akan ada perubahan plafon anggaran dengan skema edaran Kemendagri, dalam artian kami DPR akan mendorong memaksimalkan anggaran pembangunan drainase dan jalan lingkungan," tutupnya. [***]
- Penjaringan Bacaleg Demokrat Rejang Lebong Dibuka Untuk Umum
- Sepi, Hari Ke-8 Belum Ada Caleg Daftar Di KPU Kota Bengkulu
- Merasa Dizalimi KPU Dasar Partai Berkarya Gugat Ke PN Jakpus
