Pembangunan infrastruktur era pemerintahan Presiden Joko Widodo diklaim sejumlah pihak amatlah pesat. Hal ini sangat berbeda dibandingkan era presiden sebelumnya.
- Hastag #Hastobiangkerok Menggema di Media Sosial
- Andra Soni Fokus Rekonsiliasi Jelang Pelantikan Gubernur Banten
- Partai Gerindra Sentil PDIP Soal PPN 12 Persen: Lempar Batu Sembunyi Tangan
Baca Juga
Namun demikian, menurut Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, naiknya indeks pembangun infrastruktur tersebut juga diikuti oleh peningkatan utang luar negeri.
"Secara kasat mata, kondisi ekonomi masyarakat kekinian yang semakin sulit dihadapkan harga kebutuhan pokok yang semakin menaik," kata Andi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (17/3).
Saat ini pun ketimpangan ekonomi dan sosial sangat dirasakan di tengah masyarakat. Angka kemiskinan dan indeks kebahagiaan juga masih jauh dari kesejahteraan.
Pemerintahan Jokowi juga dinilai sangat boros bahkan dapat menyebabkan kebangkrutan negara. Beberapa proyek infrastruktur dianggap mubazir karena tidak akan menguntungkan.
Pembangunan infrastruktur yang masif juga tidak berbanding lurus dengan daya beli masyarakat. Jokowi dianggap lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur komersial daripada membangun infrastruktur dasar untuk rakyat.
