Pemerintah akan membayar utang pupuk subsidi sebesar Rp1 triliun kepada PT Pupuk Indonesia (Persero), setelah audit rampung.
- Mardiyanti Siap Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Agar Direalisasikan Sebelum 2024
- Bengkulu Berlakukan PPKM Mikro, Rumah Sakit Swasta Jadi Rujukan Covid-19
- Demi Masuk Sekolah Favorit, Surat Miskin Pun Dipermainkan
Baca Juga
Hal tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menjawab pertanyaan awak media mengenai permasalahan pupuk dengan PT Pupuk Indonesia.
"Ya kurang bayar karena kalau sudah diaudit, rampung, pasti dibayar. Kamu harus ngerti mekanisme itu,"kata Jokowi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/4).
Dalam keterangannya Jokowi mengatakan bahwa pembayaran subsidi tidak dilakukan setiap waktu, melainkan melalui mekanisme yang telah diatur.
"Penagihan harus oke dulu, baru selesai, baru dibayar," jelasnya.
Pernyataan itu dikeluarkan Jokowi setelah Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengungkap bahwa pemerintah berutang Rp1 triliun untuk subsidi pupuk.
Awalnya pemerintah berutang sekitar Rp17 triliun, namun sudah dibayar Rp16 triliun hingga akhir 2023 kemarin.
Sehingga, pemerintah masih berutang Rp1 triliun, karena Pupuk Indonesia masih mengalami kekurangan dalam dokumen pembayaran, yang membuat pemerintah tidak bisa mentransfer.
- 66 Ton Daging Beku Siap Penuhi Kebutuhan Lebaran
- Pemprov Bengkulu Targetkan Rp 12 Miliar Distribusikan BPM & UMKM Baznas
- Begini Kronologi Penggerebekan Oknum ASN Pemprov Sumbar