Pengurus DPW dan DPD Partai Ummat Provinsi Bengkulu telah dikukuhkan. Usai dilantik, para kader diminta langsung bekerja. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Ummat, Ridho Rahmadi pun langsung memerintahkan seluruh pimpinan partai di daerah untuk menyusun program kerja.
- PAN Ingatkan Penyelenggara Pemilu Berlaku Adil
- Apresiasi Dedikasi TNI, Airlangga: Berkat Sinergi Kasus Aktif Covid-19 Dapat Ditekan
- PKS Senang Anies Izin Nyapres Ke Prabowo
Baca Juga
Menurutnya, dengan potensi yang ada para kader Partai Ummat mampu bersaing dengan Parpol lain yang sudah lebih dahulu berdiri. Ia pun meminta agar pimpinan partai di daerah dapat segera melakukan rekrutmen pengurus.
"Kita akan mulai melakukan proyeksi untuk menunjang tugas-tugas kedepan. Tentu yang paling utama adalah rekrutmen pengurus, pembuatan kartu tanda anggota (KTA) dan lain sebagainya," katanya kepada awak media, Rabu (12/1).
Ketika ditanya target, ia menyebut jika Partai Ummat berkomitmen menempatkan kader di setiap Daerah Pemilihan (Dapil) pada pemilihan legislatif tingkat kabupaten/kota maupun provinsi di Bengkulu mendatang. Tak hanya itu, iapun optimis jika kadernya mampu bersaing untuk maju pada Pilkada serentak yang akan digelar pada 2024 mendatang.
"Kalau melihat potensi dan semangat rekan-rekan, kami yakin Partai Ummat akan jadi sebuah partai besar di masa depan. Target kita, setiap Dapil ada kader kita yang terpilih pada Pileg mendatang. Untuk Pilkada pun kami rasa kader Partai Ummat akan diperhitungkan," tegasnya.
Sementara itu Ketua DPW Partai Ummat Provinsi Bengkulu, Elvis Bakri mengaku siap mengemban tugas yang telah ditetapkan pengurus pusat. Ia berkomitmen mewujudkan target-target partai pada Pileg dan Pilkada serentak 2024.
"Kami tegak lurus terhadap perintah pengurus pusat. Target yang telah ditetapkan untuk menyambut Pileg dan Pilkada pun tentu akan kami perjuangkan," tutupnya. [ogi]
- Pemda Diatur Wajib Berikan THR Untuk Guru Honorer
- Sekjen Golkar: Usung Airlangga Capres itu Keputusan Munas yang diperkuat Rapimnas
- Pengurus Sekber Versi Gerindra Belum Diakui PKS