Rp 16,2 Miliar Dana Pilkada Terancam Tidak Disalurkan

RMOLBengkulu. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong menunda pencairan dana hibah untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di daerah itu.


RMOLBengkulu. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong menunda pencairan dana hibah untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di daerah itu.

Penundaan dana hibah itu setelah adanya pembahasan dengan Komisi II DPR RI bersama KPU RI dan Bawaslu RI yang mewacanakan penundaan pesta demokrasi lokal lima tahunan.

Hal itu sebagaimana disampaikan Plt Badan Keuangan Daerah (BKD) Lebong, Erik Rosadi melalui Kabid Anggaran, Riswan Effendi didampingi Bendahara PPKD Deki Saputra.

"Setelah adanya pembahasan itu, mungkin untuk pencairan ke depan akan kita tahan dulu sampai ada keputusan resminya," katanya, Rabu (1/4).

Dia menjelaskan, dari total anggaran Rp 30 miliar dana hibah pilkada bagi KPU Lebong, Bawaslu Lebong, Polres, dan Kodim 0409 Rejang Lebong melalui APBD TA 2020 ini, sebagian sudah disalurkan.

Dana Pilkada untuk KPU Lebong sebanyak Rp 20 Miliar dengan rincian Rp 500 juta pada tahun 2019, dan sebanyak 19,5 miliar untuk tahun 2020. Sementara, yang sudah tersalurkan pada tahun 2020 sebesar Rp 7,8 Miliar, dan Rp 500 juta pada tahun 2019.

Kemudian, dana Pilkada untuk Bawaslu Lebong sebanyak Rp 7 Miliar dengan rincian Rp 243.645.000 untuk tahun 2019, dan sebanyak Rp 6.756.355.000 untuk tahun 2020. Sementara itu dana yang sudah tersalurkan sebanyak Rp 2.702.542.000, dan 243.645.000 pada tahun 2019.

"Begitu juga dana Pilkada untuk Polres Lebong sebanyak Rp 2,5 Miliar, semuanya sudah disalurkan tahun ini," jelasnya.

"Nanti kita tunggu payung hukumnya dulu, apakah memang uang yang sudah disalurkan tapi belum digunakan untuk kegiatan Pilkada, apakah teknisnya dikembalikan ke kas daerah atau tidak," sambungnya.

Dia menuturkan, dana Pilkada yang belum disalurkan saat ini tercatat sebanyak Rp 16.253.813.000. Dengan rincian untuk KPU sebanyak Rp 11,7 Miliar, Bawaslu Rp 4.053.813.000. Termasuk dana lkada untuk Kodim 0409 Rejang Lebong sebanyak Rp 500 juta belum disalurkan sama sekali.


"Sedangkan, untuk yang belum direalisasikan pada Pilkada kita masih menunggu hasil rapat TAPD," tuturnya. [tmc]