Aspek keamanan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 harus menjadi perhatian serius penyelenggara pemilu. Sebab, dengan adanya perbedaan pilihan dipastikan terdapat potensi konflik.
- Kebebasan Pers Terancam, Jurnalis Alami Kekerasan
- Kejagung RI Terima Penghargaan JDIHN Kategori “Eka Acalapati”
- Indonesia Sudah Evakuasi WNI Dari Afghanistan
Baca Juga
Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian saat RDP dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP bersama Komisi II DPR RI, Rabu (13/4).
“Masyarakat pasti akan berbeda pilihan, terbelah pada pilihannya. Sudut pandang keamanan, setiap perbedaan pasti mengandung konflik. Konfliknya yang penting tidak menghancurkan, tapi konfliknya perlu di-manage sedemikian rupa” kata Tito.
Mantan Kapolri tersebut berharap agar penyelenggara pemilu merencanakan dengan baik seluruh rangkaian dan tahapan, mulai dari persiapan, pendaftaran hingga penghitungannya.
“Oleh karena itu perencanaan harus rigid,” pinta Tito, seperti diwartakan Kantor Berita Politik RMOL.
Tito mengatakan, penyelenggaraan pemilu harus belajar dari peristiwa pemilihan tahun 2019 yang masa kampanyenya cukup panjang yakni selama tujuh bulan. Hal ini menurutnya membuka lebar polarisasi lantaran munculnya politik identitas dan sara.
“Kemudian rakyat kita belajar di 2019 dimana masa kampanye hampir 7 bulan kita lihat ada politik identitas, politik sara yang keluar, itu rawan,” ungkap Tito.
Disamping itu, belajar dari pemilu tahun 2019, penyelenggaraan pemilu 2024 nanti diharapkan betul-betul matang. Sehingga tidak lagi terjadi 894 petugas KPPS meninggal dunia lantaran dalam pelaksanaannya dianggap kurang aman bagi kesehatan.
“Semua paham saya kira cukup banyak yang wafat karena sakit, kelelahan, dan lain-lain. Kita perlu membuat perencanaan yang benar-benar matang agar hal itu tidak terulang lagi,” pesan Tito.
- Ribuan KTP-El Tercecer, Kemendagri Ceroboh Dan Teledor Fatal
- Kontraktor Keberatan Dimintai Fee 10 Persen
- Sesuai Perintah Jokowi, Kementerian PUPR Renovasi Rumah Zohri
