Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa menilai, pengajuan nama Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo ke DPR RI sangat tepat dan didasarkan pada UU. Sebab, dengan segudang pengalaman yang dimiliki Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu, institusi TNI akan lebih baik dan profesional kedepannya.
- Pemerintah Sudan Ajak JMSI Kembangkan Strategi Alternatif, Ini Respon Teguh Santosa
- Dewan Pers Apresiasi Road Map Pembinaan Anggota JMSI
- Kuasa Hukum JMSI Bengkulu Apresiasi Kapolri 'Turun Tangan' Minta Pelaku Penembakan di Bengkulu Ditangkap
Baca Juga
Dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/11), Teguh Santosa yang juga merupakan Dosen UIN Syarif Hidayatullah itu menyebutkan, pengusulan Jenderal Andika Perkasa kepada DPR RI sudah sesuai dengan aturan yang dijelaskan dalam UU 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Ditambahkan Teguh lagi, dalam pasal 13 UU 34/2004 itu, disebutkan bahwa, jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.
Jadi, sudah sangat jelas bahwa, tidak ada kewajiban Presiden menunjuk calon Panglima TNI secara bergiliran, namun penjelasannya adalah dijabat secara bergantian.
Diketahui, sejak hadirnya UU 34/2004, jabatan Panglima TNI kerap bergilir dari tiap matra angkatan di tubuh TNI. Marsekal Hadi Tjajanto yang saat ini menjabat panglima TNI merupakan unsur dari Angkatan Udara, menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo dari unsur Angkatan Darat.
Jika merujuk proses penggiliran tersebut, semestinya kans Jenderal Bintang Empat dari TNI AL yang menjabat sebagai Panglima TNI. Namun, tanggal 3 November 2021, Presiden RI Joko Widodo telah mengirimkan surat presiden (supres) kepada DPR RI dengan mengusulkan calon tunggal, Jenderal TNI Andika Perkasa dari matra darat.
Teguh kembali melanjutkan, frasa dalam UU TNI sangat jelas, disebutkan Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian, sehingga tidak harus bergiliran.Yang terpenting juga harus diperhatikan lagi, sambung Teguh, pada ayat (3) pasal 13 ditegaskan bahwa, pengangkatan dan pemberhentian Panglima dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI.
“Nah, dari pasal itu tentu Presiden Ri sudah mempertimbangkan penunjukan Jenderal Andika Perkasa berdasarkan kebutuhan organisasi TNI saat ini,” demikian terang Teguh.
- Pemerintah Sudan Ajak JMSI Kembangkan Strategi Alternatif, Ini Respon Teguh Santosa
- Dewan Pers Apresiasi Road Map Pembinaan Anggota JMSI
- Kuasa Hukum JMSI Bengkulu Apresiasi Kapolri 'Turun Tangan' Minta Pelaku Penembakan di Bengkulu Ditangkap
