RMOLBengkulu. Dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar secara virtual hari ini, Presiden Jokowi menyinggung jumlah kasus positif corona yang telah mencapai lebih dari 111.455 per Minggu (2/8).
- Tidak Hanya Tik Tok, Aplikasi Lain Yang Punya Dampak Buruk Harus Ditutup
- Daftar Cakada Terindikasi Korupsi Informasi Palsu
- Alasan DPR Tolak Larangan Eks Napi Nyaleg
Baca Juga
RMOLBengkulu. Dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar secara virtual hari ini, Presiden Jokowi menyinggung jumlah kasus positif corona yang telah mencapai lebih dari 111.455 per Minggu (2/8).
Presiden heran dengan kasus positif yang terus melonjak tinggi dan belum diketahui sebab utamanya.
"Saya tidak tahu sebabnya apa? Tetapi suasana pada minggu-minggu terakhir ini kelihatan masyarakat berada pada posisi yang khawatir mengenai Covid. Entah karena kasusnya meningkat atau terutama menengah ke atas melihat karena orang yang tidak taat pada protokol kesehatan tidak semakin sedikit tapi semakin banyak," kata Presiden Jokowi.
Menanggapi hal itu, mantan Sekretaris BUMN, Said Didu mengatakan bahwa presiden sebagai kepala negara seharusnya paham dan tahu apa yang harusnya dilakukan untuk meminmalisir keresahan masyarakat mengenai tingginya kasus Covid-19 di Tanah Air.
Apalagi kepala negara memiliki bermacam akses, mulai dari pengendalian anggaran hingga komponen lain untuk menekan peningkatan angka positif Covid-19.
"Semua perangkat negara di bawah kekuasaan Bapak. Anggaran triliunan lengkap dengan sarananya serta semua ahli ada di bawah keluasaan Bapak," kata Said Didu di akun Twitternya, Senin (3/8).
Dengan beragam perangkat kekuasaan yang dimiliki, Presiden Joko Widodo seharusnya tidak perlu melontarkan pernyataan yang justru makin membuat masyarakat tambah bingung.
Menurut aktivis Manusia Merdeka ini, perlu adanya perubahan strategi yang dilakukan presiden dalam menghadapi wabah yang mulai menjangkit Tanah Air sejak awal tahun 2020 ini.
"Anggaran untuk mengetahui (penyebab bertambahnya kasus Covid-19) juga banyak. Sekali lagi, mohon hentikan strategi buzzeRp untuk menutupi kebenaran karena merekalah yang menyesatkan," tandasnya seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL. [tmc]
- Menko Polhukam Sarankan Korban Pinjol Illegal Tak Perlu Bayar Utang
- Setelah Kaos, Kini #2019GantiPresidenAda Lagunya
- TPS 02 Dan TPS 10 Linda-Mirza Unggul
