Di hari pertama kerja, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong menggelar rapat koordinasi (Rakor) awal tahun 2024 di ruang rapat Rumah Dinas (Rumdin) Bupati Lebong, Selasa (2/1) pagi sekitar pukul 08.00 WIB.
- Dua Minggu Turun Gunung, Hanya 16 Lansia Dan Disabilitas Rekam KTP-el
- Ketua DPRD Minta Masyarakat Manfaatkan Keberadaan Mal Pelayanan Publik
- Sertijab Pejabat Di Dinas PUPR-P Lebong Berjalan Khidmat
Baca Juga
Rapat yang berlangsung tertutup ini dipimpin langsung Bupati Lebong, Kopli Ansori didampingi Wakil Bupati (Wabup) Lebong, Fahrurozi, Sekda Lebong Mustarani Abidin, dan seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Lebong.
Sekda Lebong, Mustarani Abidin usai rapat mengatakan, rakor ini membahas banyak hal, mulai dari Isu dan Prioritas Pembangunan Daerah 2024, hingga Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 dan Kebijakan Anggaran 2024.
"Kita melaksanakan rakor Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh Kepala OPD. Hasilnya, adalah pak bupati menekankan untuk mempercepat penyerapan anggaran 2024. Karena, di tahun 2024 ini kita murni kita pakai SIPD," kata Sekda kepada awak media.
Dia menerangkan, untuk gaji para pegawai periode bulan Januari 2024 ini akan dilakukan secara manual atau melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).
Sedangkan, untuk Uang Persedian (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (SPP-TU), serta Langsung (LS) akan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
"Untuk gaji di bulan Januari, kita izin dulu untuk manual dulu atau istilahnya SIMDA. Tetapi, untuk GU, TU, dan LS itu nanti murni SIPD," ucapnya.
Menurutnya, pembangunan diharapkan dapat terus ditingkatkan. Ia juga menegaskan agar setiap OPD dapat terus bersinergi serta bekerja sama untuk mewujudkan program-program kedepannya.
"Nah, penekanan-penekanan ini yang disampaikan pak bupati terkait percepatan pembangunan tahun 2024. Kesatu adalah pelaksanaan, yang sudah perencanaan segera lelang. Yang belum perencanaan, untuk segera dibuat perencanaan di masing-masing OPD. Ini khusus fisik," kata Sekda.
Ia pun berharap melalui evaluasi serta arah kebijakan yang diadakan maka realisasi anggaran kedepan dapat lebih cepat.
"Kemudian, langkah untuk pelaksanaan dari pada DPA. Karena sekarang, anggaran kas masing-masing OPD ini belum disampaikan ke BKD. Tadi, penekanan pak bupati untuk segera mungkin membuat anggaran kas," imbuhnya.
Tak hanya itu, ia juga meminta agar pelaksanaan kegiatan fisik di masing-masing OPD sudah mulai proses tender.
"Berikutnya masalah tayang (tender). Untuk seluruh kegiatan yang ada di DPA segera ditayangkan. Agar pelaksanaan kegiatan 2024 ini bisa dilaksanakan sesegera mungkin," demikian Sekda.
- Panggil Seluruh Kades, Kejari Jangan Gertak Sambal
- Warga Yang Nikah Siri Di Lebong Mulai Didata
- Ribuan UMKM di Lebong Didorong Segera Bentuk Perseroan Perorangan Kemenkum Ham
