RMOL. Padatnya agenda lembaga, menjadi faktor utama pihak DPRD Bengkulu Utara belum fokus menindaklanjuti surat Forum BPD Bengkulu Utara soal kecilnya tunjangan BPD tahun ini.
- MUI Pastikan Salat Idul Adha Bisa Di Rumah Tanpa Khutbah
- Evelyn Berhasil Cetak MURI
- Kemenkumham Bengkulu Lakukan Penilaian 40 Kades dan Lurah Peserta Paralegal Justice Award 2024
Baca Juga
RMOL. Padatnya agenda lembaga, menjadi faktor utama pihak DPRD Bengkulu Utara belum fokus menindaklanjuti surat Forum BPD Bengkulu Utara soal kecilnya tunjangan BPD tahun ini.
Cukup beralasan, mengingat tahun ini DPRD Bengkulu Utara dituntut untuk membahas 18 Raperda, usulan dari eksekutif mau pun Raperda inisiatif dari legislatif.
"Belum bisa, agenda lembaga full. Kita cari peluang," ujar Ketua Komisi I, DPRD Bengkulu Utara Pitra Martin, kepada RMOL Bengkulu, Selasa (25/4/2017).
Disisi lain, juru bicara Forum BPD Bengkulu Utara, Nuroni, mengatakan, pihaknya bakal melakukan pertemuan guna membahas langkah selanjutnya untuk memperjuangkan ribuan anggota BPD Bengkulu Utara meminta Perbup tentang besaran Penghasilan Tetap (siltap), Tunjangan Jabatan dan Kesahatan Kades dan Perangkat Desa, Tunjangan Anggota BPD, Oprasional Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Rukun Tetangga tahun anggaran 2017 diubah tidak lagi mengalami penurunan hampir 50 persen dari tahun sebelumnya.
"Kita menjadwalkan melakukan pertemuan dengan rekan-rekan. Menentukan langkah selanjutnya," pungkas Nuroni. [N14]
- Mengatasnamakan Ibu Gubernur, PNS & THL Disperindag Provinsi Bengkulu Ngaku Dizolimi Atasan
- Kemenkumham Bengkulu Gelar Sosialisasi Teknis Pemasyarakatan 2024
- Sistem Ekonomi Rezim Jokowi Jauh Dari UUD 45 Dan Pancasila
