Kementerian Pendidikan Dasar dan Menegah (Kemendikdasmen) akhirnya buka suara terkait program inpassing atau penyetaraan jabatan, pangkat dan golongan bagi guru non-PNS agar setara dengan guru PNS dihentikan pemerintah.
- DPRD Banten Soroti Pengelolaan Dana BOS yang Kerap Jadi Temuan BPK RI
- Sekolah Rakyat untuk Keluarga Tak Mampu, MUI Lebak Buka Suara
- Gubernur Banten Andra Soni Buka Suara Soal Titip Menitip Siswa Baru: Merusak Sistem
Baca Juga
Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menegah (Kemendikdasmen) Nunuk Suryani saat dihubungi, Senin (28/4/2025).
"Karena biaya yang digunakan untuk program inpassing besar, tetapi (guru) yang menerima sedikit," kata Nunuk Suryani.
Selain itu, kata Nunuk Suryani, karena persyaratannya memerlukan berkas yang tidak sedikit, sehingga memunculkan broker-broker yang mengambil keuntungan dari program tersebut.
"Jadi, sejak tahun 2019 memang sudah dihentikan," tegas Nunuk Suryani.
Nunuk Suryani pun merespons pertanyaan sejumlah tenaga pendidik saat pertemuan di Karanganyar akhir pekan lalu.
Untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk yang non-PNS, Kemendikdasmen terus melakukan program sertifikasi bagi tenaga pendidik.
"Tahun ini ada 800 ribu tenaga pendidik yang belum selesai sertifikasi, terbanyak dari swasta. Dengan mengikuti sertifikasi, tidak perlu lagi ada inpassing," jelas Nunuk Suryani.
Oleh karena itu, Nunuk Suryani mengaku, dengan memperoleh sertifikasi, kesejahteraan guru akan meningkat, baik yang PNS maupun non-PNS.
"Kemendikdasmen juga membuka peluang bagi tenaga pendidik yang belum S-1 atau D-IV untuk mengikuti program pendidikan lanjutan," ungkapnya.
Nunuk Suryani menegaskan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti sangat berpihak kepada tenaga pendidik, termasuk yang swasta dalam meningkatkan kesejahteraan. (ant)
