RMOLBengkulu. Demokrat menilai pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang tidak urgen lebih baik dicabut dan fokus penanganan Covid-19.
- Hari Ke 2, Sebanyak 200 Peserta Ikut Tes SKD CPNS Kemenkumham Bengkulu
- Awali Hari Pertama Kerja Dengan Makanan Sehat
- Kakanwil Kemenkumham Bengkulu Dilantik Menjadi Ketua MPWN & Ketua MKNW Bengkulu
Baca Juga
RMOLBengkulu. Demokrat menilai pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang tidak urgen lebih baik dicabut dan fokus penanganan Covid-19.
Apalagi, Presiden Joko Widodo secara terbuka marah-marah†kepada para pembantunya hingga akan melakukan reshuffle kabinet. Ini akibat kerja mereka yang biasa-biasa saja dalam mengatasi pandemik Covid-19.
Reshuffle lebih menarik daripada HIP, ini menandakan persoalan dampak pandemik lebih utama ketimbang, masalah RUU HIP," kata Wasekjen Partai Demokrat Irwan Fecho kepada wartawan, Senin (29/6).
Irwan mengatakan, sikap Jokowi itu menyiratkan adanya situasi pemerintah kekinian sedang menghadapi banyak persoalan, terutama penanganan Covid-19 pada sektor kesehatan dan perekonomian.
Karena itu, lanjut Irwan, penanganan dampak pandemik Covid-19 lebih penting, ketimbang membahas RUU HIP. Sudah seharusnya pembahasan RUU kontroversial itu dihentikan oleh DPR.
"Jadi harus dihentikan. Bukan ditunda," tegas Irwan.
Sebab, sambungnya, persoalan dampak pandemik Covid-19 merupakan masalah fundamental yang jelas-jelas bisa membuat bahaya kondisi bangsa Indonesia saat ini. Terutama masalah ekonomi bangsa yang terancam rontok akibat pandemik Covid-19.
"Harusnya pemerintah dan semua elemen warga bangsa terfokus pada penanganan dampak pandemik Covid-19," demikian Irwan. dilansir RMOL.ID. [ogi]
- Menkes Gunakan Chatbot Whatsapp Untuk Pantau Stunting
- Panglima TNI: Mari Rapatkan Barisan Jaga NKRI
- 100 Hari Pasca Penembakan Tokoh Muhamadiyah, Polda Bengkulu Didemo Mahasiswa
