Koalisi Indonesia Bersatu yang digawangi Partai Golkar, PAN dan PPP dipastikan tetap mendukung jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo.
- Alih Status Pegawai KPK Menjadi ASN Seharusnya Lebih Simpel
- Bermodal Pengalaman Mencalon, Leni Heryati John Latief Daftar Balon DPD RI
- Partai Golkar Targetkan 9 Juta Saksi di Seluruh TPS Saat Pemilu 2024
Baca Juga
Hal tersebut dikatakan Sekjen Golkar Lodewijk F Paulus untuk menepis tudingan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristyanto.
"Enggak (mengganggu) lah justru kita mendukung (pemerintahan Jokowi)," kata Lodewijk kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (20/5).
Dikatakan Lodewijk, Golkar, PAN, dan PPP justru telah membulatkan tekad mendukung pemerintahan Jokowi hingga akhir masa jabatan di 2024, bahkan melanjutkan program pembangunan era pemerintahan Jokowi pada pemerintahan berikutnya.
"Koalisi ini bagusnya mendukung dan melanjutkan program-program yang sudah dilakukan pemerintahan sekarang untuk berikutnya," ujarnya, mengutip Kantor Berita Politik RMOL.
Di samping itu, mantan Danjen Kopassus tersebut menyampaikan, koalisi Indonesia Bersatu sengaja dibentuk sedini mungkin guna mencegah polarisasi seperti yang terjadi pada 2019 lalu.
Sebab, kehadiran koalisi Indonesia Bersatu membuka ruang untuk munculnya tiga poros koalisi pada Pemilihan Presiden 2024.
"Kita membangun demokrasi hasil evaluasi tahun 2019 lalu. Dengan demikian kan, satu, mencegah terjadinya polarisasi seperti 2019, artinya di sini kita memberikan ruang untuk terbentuknya tiga koalisi," ujar Lodewijk.
Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristyanto mengingatkan supaya koalisi Indonesia Bersatu untuk mendahulukan kepentingan rakyat.
"Jangan membawa kontestasi terlalu awal, yang kemudian membuang energi bagi perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara pasca pandemi. Ini yang kita dorong," kata Hasto, ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat.
- Tokoh Parpol Paling Layak Jadi Presiden 2024, Airlangga Top Survei KedaiKOPI
- KNPI Prov Bengkulu Mandatkan Yance Asko Sebagai Plt DPD KNPI Mukomuko
- Setelah Bebas, Banyak Jabatan Menanti Ahok