Upaya rekonsiliasi antara kubu Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tidak perlu terjadi lantaran partai banteng moncong putih itu lebih cocok jadi oposisi pemerintah.
- Sekjen Golkar: Usung Airlangga Capres itu Keputusan Munas yang diperkuat Rapimnas
- Ini Hasil Penghitungan Suara Cepat KPU Kota Bengkulu
- Pertemuan Segitiga, 15 Menit Dari Masjidilharam
Baca Juga
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti berpendapat, tidak perlu adanya rekonsiliasi antara Prabowo dan Megawati lantaran tidak adanya ketegangan yang signifikan antara keduanya.
"Rekonsiliasi apa? Kan enggak ada yang masalah, kan enggak ada yang berbeda, apa rekonsiliasi. Politik kita ini kadang cengeng, untuk hal-hal yang melanggar etik santun," kata Ray Rangkuti kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (18/2).
Menurutnya, jika PDIP akhirnya luluh dengan politik dinasti yang dibangun Jokowi itu justru lebih berbahaya lantaran tidak adanya pengoreksi dari pihak luar.
PDIP sejak lama berpengalaman menjadi oposisi, sehingga dinilai tepat jika nanti Prabowo-Gibran berkuasa, PDIP yang masih menjadi partai besar perlu dalam posisi check and balances di pemerintahan pasca Jokowi.
"Jadi pake rekonsiliasi emang ada persoalan apa harus rekonsiliasi. Kalau rekonsiliasi itu artinya memahami dinasti politik yang berbahaya," tegasnya.
"Rekonsiliasi itu tidak usah terlalu digaungkan gitu lho, perbedaan kita hanya prinsipil enggak bisa rekonsiliasi. Jadi jangan terlalu cengeng melihat politik itu," tutupnya.
- Menkumham Pastikan Tolak PKPU Larangan Mantan Napi Korupsi Nyaleg
- Kadernya Ditetapkan Sebagai DPO, PDIP Keberatan
- Setelah Bebas, Banyak Jabatan Menanti Ahok
