RMOL. Bersarnya anggaran Dana Desa/ Alokasi Dana Desa (DD/ADD) tahun 2017 berkisar Rp 160 miliar di Kabupaten Bengkulu Utara yang akan dikucurkan, diprediksi bakal tak berjalan mulus.
- Masyarakat Tagih Janji Pembangunan Infrastruktur Yang Belum Tuntas
- Dana Desa Di Lahat Diduga Disalahgunakan
- Wali Kota Bandung Bersama Sejumlah Pejabat Dishub Terjaring OTT KPK
Baca Juga
RMOL. Bersarnya anggaran Dana Desa/ Alokasi Dana Desa (DD/ADD) tahun 2017 berkisar Rp 160 miliar di Kabupaten Bengkulu Utara yang akan dikucurkan, diprediksi bakal tak berjalan mulus.
Pasalnya, Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Bengkulu Utara mempersoalkan Perbup yang mengatur tentang besaran penghasilan tetap (siltap), tunjangan jabatan dan kesahatan Kades dan perangkat desa, tunjangan anggota BPD, oprasional pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dan rukun tetangga tahun anggaran 2017.
Ketua Forum BPD Kabupaten Bengkulu Utara, Azwari, kepada RMOL Bengkulu, Sabtu (1/4/2017) mengatakan, pihaknya tidak dilibatkan dalam rumusan draf Perbup sebelumnya tidak seperti pada 2015 dan 2016 lalu.
"Didalam Perbup tersebut ada ketimpangan soal Siltap BPD yang mengacu pada Sekdes bukan lagi dengan Kades seperti Perbup sebelumnya. Dengan hal itu ada penyusutan hampir 50 persen, ini menjadi pertanyaan selain itu khususnya tahun ini mengapa kami tidak lagi dilibatkan dalam penyusunan draf Perbup 2017 ini," beber Azwari didampingi Bendahara Nuroni, ditemui usai rapat bersama seluruh BPD Kabupaten Bengkulu Utara, dikantor Desa Lubuk Saung.
Azwari melanjutkan, melalui rapat bersama seluruh Ketua BPD Kabupaten Bengkulu Utara telah disepakati untuk melayangkan surat keberatan akan hal itu ke puhak BPMD Kabupaten Bengkulu Utara, Senin (3/3/2017).
"Beruntungnya aturan itu masih draf, sehingga ada kemungkinan aspirasi yang kita sampaikan nanti menjadi tolak ukur pihak terkait melakukan revisi," harapnya.
Dalam rapat itu juga ratusan BPD se-kabupaten kompak menandatangani berita acara pertemuan tersebut yang akan dilampirkan dalam surat permohonan merevisi Perbup Bengkulu Utara tentang besaran penghasilan tetap (siltap), tunjangan jabatan dan kesahatan Kades dan perangkat desa, tunjangan anggota BPD, oprasional pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dan rukun tetangga tahun anggaran 2017.
Sebelumnya persoalan penurunan nominal Siltap ini, juga dikeluhkan oleh Forum Kades Kabupaten Bengkulu Utara, mereka juga mendesak bupati untuk merevisi aturan tersebut. [N14]
- Demi Pelayanan Berkualitas Berbasis HAM, Kemenkumham Bengkulu Pantau P2HAM
- Mengatasnamakan Ibu Gubernur, PNS & THL Disperindag Provinsi Bengkulu Ngaku Dizolimi Atasan
- Banyak Temui Konflik, Mendagri Minta Kepala Daerah Dan Wakil Bisa Rukun
