RMOLBengkulu. Masalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) masih belum terselesaikan. Padahal sudah banyak organisasi profesi guru, forum honorer, anggota DPR/DPRD serta pengamat yang mendesak agar pemerintah segera menetapkan NIP P3K.
- Kakanwil Kemenkuham Bersama Gubernur Bengkulu Sepakat Bentuk Gugus Tugas Daerah Bisnis & HAM
- Dewan Pers Apresiasi Road Map Pembinaan Anggota JMSI
- Masyarakat Tagih Janji Pembangunan Infrastruktur Yang Belum Tuntas
Baca Juga
RMOLBengkulu. Masalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) masih belum terselesaikan. Padahal sudah banyak organisasi profesi guru, forum honorer, anggota DPR/DPRD serta pengamat yang mendesak agar pemerintah segera menetapkan NIP P3K.
Menurut Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Timur Eko Mardiono, panjangnya proses pengangkatan P3K ini karena sejatinya pemerintah memang belum siap melahirkannya.
P3K ibarat bayi yang tidak dikehendaki orangtuanya sehingga sulit berkembang.
"Kalau lihat kawan-kawan P3K teriak-teriak minta ditetapkan NIP dan SK, saya hanya bisa senyum saja. Kenapa juga mau ikut seleksi pada Februari 2019 padahal saat itu aturan hukumnya belum ada. Inikan honorer K2 yang ikut tes P3K mau cari aman saja sampai melupakan visi misinya menjadi PNS,†tutur Eko, Rabu (10/6).
"Jangan heran kata Eko, para pejabat cari aman dan terus menghindar. P3K itu bayi yang lahir dan tidak dikehendaki oleh ibu dan bapaknya. Jadi kalau enggak tumbuh itu wajar. Saya tanya sekarang kepada seluruh honorer K2, adakah yang menghendaki P3K. Kan enggak ada toh,†sambungnya dilaporkan Kantor Berita Politik RMOL.
Dia menegaskan, honorer K2 harusnya jadi PNS, bukan P3K. Bertahun-tahun berjuang hingga mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk perjuangan, demi mendapatkan status PNS.
"Pemerintah melahirkan P3K hanya demi menggiring honorer K2 ke sana. Karena tujuannya begitu makanya belum kelar-kelar. Melahirkan tanpa persiapan matang menyebabkan anaknya lambat berkembang. Sampai sekarang anak-anaknya kekurangan gizi karena orangtuanya enggak mampu kasih makan yang layak,†pungkasnya. [tmc]
- THR ASN Full, Tukin Cuma Cair 50 Persen
- Lazismu Bengkulu Gelar Belanja Bareng Anak Yatim
- KPU Susun Anggaran Rp 86 T Untuk Pemilu 2024, Mendagri Minta Tinjau Ulang
